Perencanaan Pengadaan Swakelola

Dalam proses pengadaan barang/jasa dengan swakelola, peranan perencanaan pengadaan sangat strategis dalam membantu mengarahkan pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengacu kepada PerLKPP No 8 Tahun 2018, maka perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: penetapan tipe swakelola; penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB). DanContinue reading “Perencanaan Pengadaan Swakelola”

Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa diberikan kepala penyedia yang telah melakukan wan prestasi atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam P1618 dan PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanki Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruhContinue reading “Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara swakelola sesuai dengan P1618 merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola menurut pasal 8 P1618 termasuk pelaku pengadaan barang/jasa. Penyelenggara swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Masing-masing memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam PerLKPP No. 8 Tahin 2018 tentang Swakelola sebagai berikut: Tim Persiapan bertugas menyusun sasaran,rencana kegiatan, jadwalContinue reading “Penyelenggara Swakelola”

Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola

Sesuai dengan P1618, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau penyedia. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan cara memperoleh barang.jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang merupakan tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola merupakan salah satu pelakuContinue reading “Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola”

Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut: Adanya kesepakatan; Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya obyek; Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. CATATAN :Continue reading “Nyeletuk tentang Kontrak”

Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas.

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP.

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagaiContinue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”

Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebutContinue reading “Seputar Spesifikasi Pengadaan”

Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?

Dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 angka 7). Dan PPK merupakan pejabat yang melakukan perjanjian tertulis dengan penyedia barang/jasa atauContinue reading “Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?”