Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidikContinue reading “Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar”

Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Perluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.Continue reading “Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”

Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Perluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.Continue reading “Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”