Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah

Ingat kalimat ini “bahwa tindak pidana korupsi itu selalu diawali dengan perencanaan yang buruk”?

Ya kalimat itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini disampaikan oleh KPK dalam melakukan tindakan preventif ke seluruh Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasinya. Penyampaian hal tersebut tentulah bukan merupakan sesuatu yang asal saja tanpa adanya kajian mendalam mengingat banyak hal yang selalu diabaikan dan lebih berorientasi pada tingkat kepentingan terbatas. Hal ini disebabkan mekanisme perencanaan Pemerintah Daerah yang melibatkan banyak pihak mulai dari Perangkat Daerah (untuk mengejawantahkan target RPJMD), Masyarakat, maupun hasil reses DPRD yang akhir-akhir ini disebut dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Continue reading “Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah”