Percepatan APBD Tahun Anggaran 2018

sumber https://www.riauonline.co.id

Bulan November 2018 merupakan bulan yang cukup krusial dalam hal perencanaan tahun anggaran 2018. Sesuai dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dan DPRD saat ini sedang berpacu menyelesaikan Ranperda APBD Tahun 2018 agar dapat menghindari sanksi sesuai dengan Pasal 312 ayat (2) peraturan sebagaimana tersebut di atas. Peranan kerja sama dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun APBD sangat diperlukan agar APBD dapat disepakati bersama 1 (bulan) sebelum tahun anggaran setiap tahun dimulai. Bunyi pasal tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut: Continue reading “Percepatan APBD Tahun Anggaran 2018”

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagai utang dalam laporan neraca keuangan pada tahun sebelumnya. Continue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”

Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidik di masing-masing daerah. Continue reading “Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar”

Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah

Ingat kalimat ini “bahwa tindak pidana korupsi itu selalu diawali dengan perencanaan yang buruk”?

Ya kalimat itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini disampaikan oleh KPK dalam melakukan tindakan preventif ke seluruh Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasinya. Penyampaian hal tersebut tentulah bukan merupakan sesuatu yang asal saja tanpa adanya kajian mendalam mengingat banyak hal yang selalu diabaikan dan lebih berorientasi pada tingkat kepentingan terbatas. Hal ini disebabkan mekanisme perencanaan Pemerintah Daerah yang melibatkan banyak pihak mulai dari Perangkat Daerah (untuk mengejawantahkan target RPJMD), Masyarakat, maupun hasil reses DPRD yang akhir-akhir ini disebut dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Continue reading “Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah”