Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta

Sebenarnya tulisan ini dibuat mengingat masih banyak rekan-rekan yang bertanya bagaimana prosedur untuk pengadaan s.d. Rp. 50 Juta. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengadaan s.d. Rp. 50 Juta cukup dilakukan oleh PPK saja tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan (PP) dan sebagian lagi mengatakan bahwa prosedurnya sama saja seperti prosedur pengadaan langsung yang s.d. Rp. 200 Juta. Kira-kiraContinue reading “Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta”

Dilema Penanganan Keadaan Darurat

Melanjutkan tulisan sebelumnya yang membahas tentang proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, namun kali ini lebih kepada dampak psikologisnya yang akan timbul kepada para pelaku pengadaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini untuk penanganan covid-19 sudag sangat menguras tenaga, pikiran, dan segalanya. Semua bergotong royong untuk bekerja menangani penyebaran virus ini. Namun tentunya bukannyaContinue reading “Dilema Penanganan Keadaan Darurat”

Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618

Perubahan mendasar atas peran PJPHP dan PPHP terjadi sejak dikeluarkannya P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Posisi PJPHP dan PPHP yang begitu strategis terhadap diterimanya suatu paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada akhirnya diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berarti menambah beban kerja dari seorang PPK terhadap paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Continue reading “Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618”

Penambahan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Langsung

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pemaketan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK pada setiap Perangkat Daerah selalu terdapat paket pekerjaan yang jika ditinjau dari pagu anggaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung dalam pemilihan penyedia barang/jasanya. Namun justru dalam paket pekerjaan pengadaan langsung inilah yang sering muncul masalah. Masalah yang muncul sebenarnya lebih banyakContinue reading “Penambahan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Langsung”

Tindakan PPK setelah Mengetahui Penyedia Masuk Daftar Hitam

Kendala utama dalam penindakan kepada penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar hitam dan dimasukkan dalam daftar hitam nasional adalah terlambatnya publikasi daftar tersebut dalam portal pengadaan nasional sehingga terlambat diketahui statusnya oleh pokja dan PPK bahkan mungkin yang terjadi adalah penyedia tersebut telah menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang dimenangkannya dalamContinue reading “Tindakan PPK setelah Mengetahui Penyedia Masuk Daftar Hitam”

Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa diberikan kepala penyedia yang telah melakukan wan prestasi atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam P1618 dan PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanki Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruhContinue reading “Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam diskusi pada sebuah pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD, terdapat hal yang terus menerus dipermasalahkan dalam pelaksanaan pokir yang telah diprogramkan ke dalam RKPD dan dianggarkan di dalam DPA OPD. Pada umumnya mereka mengusulkan paket pekerjaan yang memiliki pagu di bawah Rp.200 juta dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Usulan tersebutContinue reading “Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut: Adanya kesepakatan; Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya obyek; Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. CATATAN :Continue reading “Nyeletuk tentang Kontrak”

Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015). Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54Continue reading “Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”