Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Awal bulan Maret 2020, dunia pengadaan barang/jasa sempat terhenyak dengan adanya putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, yakni DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA disingkat (DPP AABI) terkait pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pekerjaan UmumContinue reading “Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi”

Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618

Perubahan mendasar atas peran PJPHP dan PPHP terjadi sejak dikeluarkannya P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Posisi PJPHP dan PPHP yang begitu strategis terhadap diterimanya suatu paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada akhirnya diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berarti menambah beban kerja dari seorang PPK terhadap paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Continue reading “Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618”