Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidikContinue reading “Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar”