Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan Kontrak

Perubahan Kontrak merupakan hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat disebabkan dengan kondisi lapangan yang di luar perhitungan dalam perencanaan dan tidak teridentifikasi sebelumnya. Namun juga perubahan kontrak dapat terjadi karena ketidacermatan/kelalaian dalam perencanaan. Perencanaan yang tidak matang adalah hal yang harus dihindari, sehingga pengendalian kontrak perencanaan untuk mendapatkan perencanaan yang berkualitasContinue reading “Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan Kontrak”

Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK

Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjadi salah satu persyaratan Utama agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari :Continue reading “Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK”

Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut: Adanya kesepakatan; Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya obyek; Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. CATATAN :Continue reading “Nyeletuk tentang Kontrak”

Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015). Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54Continue reading “Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif saja sehingga dari strukturnya pun menjadi lebih ringkas. Sedangkan aturan lanjutan atau aturan turunan dari Perpres No. 16Continue reading “Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas.

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP.

Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak?

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagaiContinue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”