Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut: Adanya kesepakatan; Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; Adanya obyek; Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. CATATAN :Continue reading “Nyeletuk tentang Kontrak”

Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas.

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP.

Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak?

Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebutContinue reading “Seputar Spesifikasi Pengadaan”

Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?

Dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 angka 7). Dan PPK merupakan pejabat yang melakukan perjanjian tertulis dengan penyedia barang/jasa atauContinue reading “Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?”

Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam

Salah satu yang menjadi ketakutan bagi pokja adalah jika penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan yang sedang dilelangkan ternyata masuk dalam daftar hitam. Dan yang sering pula menimbulkan dilema adalah jika informasi  mengenai daftar hitam itu baru diketahui saat telah penandatanganan kontrak. Kadang kala PPK menjadi bingung untuk mengambil tindakan selanjutnya menindaklanjutiContinue reading “Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam”

Penggunaan Tenaga Ahli dan Peralatan yang sama dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pengadaan barang/jasa terutama untuk jasa konstruksi dan jasa konsultansi serta jasa lainnya dibutuhkan tenaga ahli dengan berbagai kualifikasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh PPK. Sehingga tidak aneh jika dalam dokumen pengadaan pada akhirnya pejabat pengadaan atau pokja ULP mencantumkan syarat kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan agar pelaksanaan pengadaanContinue reading “Penggunaan Tenaga Ahli dan Peralatan yang sama dalam Pengadaan Barang/Jasa”