Penambahan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Langsung

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pemaketan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK pada setiap Perangkat Daerah selalu terdapat paket pekerjaan yang jika ditinjau dari pagu anggaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung dalam pemilihan penyedia barang/jasanya. Namun justru dalam paket pekerjaan pengadaan langsung inilah yang sering muncul masalah. Masalah yang muncul sebenarnya lebih banyakContinue reading “Penambahan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Langsung”

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Memasuki tahun anggaran 2019 bisa dikatakan memasuki era baru bagi sebagian besar PA/KPA/PPK yang berdasarkan dengan P1618 memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa. Dulu bisa dikatakan kebanyakan PA/KPA/PPK mengabaikan peranan penuhnya dalam pengadaan barang/jasa dengan melimpahkan semua tetek bengek yang berkaitan dengan peraturan dan segala hal teknis kepada PPTK khususnya di daerah. DenganContinue reading “Rencana Umum Pengadaan (RUP)”

Perencanaan Pengadaan Swakelola

Dalam proses pengadaan barang/jasa dengan swakelola, peranan perencanaan pengadaan sangat strategis dalam membantu mengarahkan pelaksanaan pengadaan dan penatausahaan sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengacu kepada PerLKPP No 8 Tahun 2018, maka perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: penetapan tipe swakelola; penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB). DanContinue reading “Perencanaan Pengadaan Swakelola”

Tindakan PPK setelah Mengetahui Penyedia Masuk Daftar Hitam

Kendala utama dalam penindakan kepada penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar hitam dan dimasukkan dalam daftar hitam nasional adalah terlambatnya publikasi daftar tersebut dalam portal pengadaan nasional sehingga terlambat diketahui statusnya oleh pokja dan PPK bahkan mungkin yang terjadi adalah penyedia tersebut telah menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang dimenangkannya dalamContinue reading “Tindakan PPK setelah Mengetahui Penyedia Masuk Daftar Hitam”

Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa diberikan kepala penyedia yang telah melakukan wan prestasi atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam P1618 dan PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanki Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruhContinue reading “Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara swakelola sesuai dengan P1618 merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola menurut pasal 8 P1618 termasuk pelaku pengadaan barang/jasa. Penyelenggara swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. Masing-masing memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam PerLKPP No. 8 Tahin 2018 tentang Swakelola sebagai berikut: Tim Persiapan bertugas menyusun sasaran,rencana kegiatan, jadwalContinue reading “Penyelenggara Swakelola”

Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola

Sesuai dengan P1618, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau penyedia. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan cara memperoleh barang.jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang merupakan tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola merupakan salah satu pelakuContinue reading “Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola”

Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam diskusi pada sebuah pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD, terdapat hal yang terus menerus dipermasalahkan dalam pelaksanaan pokir yang telah diprogramkan ke dalam RKPD dan dianggarkan di dalam DPA OPD. Pada umumnya mereka mengusulkan paket pekerjaan yang memiliki pagu di bawah Rp.200 juta dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Usulan tersebutContinue reading “Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa”

Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK

Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjadi salah satu persyaratan Utama agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari :Continue reading “Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK”