Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas. Continue reading “Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan”

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP. Continue reading “Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan”

Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak? Continue reading “Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagai utang dalam laporan neraca keuangan pada tahun sebelumnya. Continue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”

Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebut terdiri antara lain :

  1. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  2. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-finance), sepanjang diperlukan.

Continue reading “Seputar Spesifikasi Pengadaan”

Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?

DalamĀ  proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 angka 7). Dan PPK merupakan pejabat yang melakukan perjanjian tertulis dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola (pasal 1 angka 22). Continue reading “Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?”

Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam

Salah satu yang menjadi ketakutan bagi pokja adalah jika penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan yang sedang dilelangkan ternyata masuk dalam daftar hitam. Dan yang sering pula menimbulkan dilema adalah jika informasiĀ  mengenai daftar hitam itu baru diketahui saat telah penandatanganan kontrak. Kadang kala PPK menjadi bingung untuk mengambil tindakan selanjutnya menindaklanjuti informasi mengenai status daftar hitam penyedia tersebut. Continue reading “Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam”

Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola sesuai dengan Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya didefinisikan sebagai pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Continue reading “Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Percepatan Pengesahan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas daerah Kabupaten/Kota bahkan Propinsi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam pengesahan anggaran pada tahun 2017. Sehingga belajar dari hal tersebut, banyak pemerintah daerah pada tahun 2017 yang selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulang kembali hal tersebut. Bahkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 telah mengatur tahapan penyusunan APBD Tahun 2018 sehingga dapat disahkan tepat waktu. Continue reading “Percepatan Pengesahan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa”

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Salah satu yang menarik dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentangĀ Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah terkait dengan adanya ketentuan mengenai keterlambatan yang dapat melewati tahun anggaran. Continue reading “Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan”