Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK

Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjadi salah satu persyaratan Utama agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari :

  1. PA;
  2. KPA;
  3. PPK;
  4. Pejabat Pengadaan;
  5. Pokja Pemilihan;
  6. Agen Pengadaan;
  7. PjPHP/PPHP;
  8. Penyelenggara Swakelola; dan
  9. Penyedia.

Namun dalam pembahasan kali ini hanya difokuskan kepada PPK dan peranannya dalam pengendalian suatu kontrak. Dan sebelum membahas lebih lanjut, maka harus diketahui dulu siapa itu PPK.

PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh PA. Dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, PA dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan APBD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan dalam hal :

  1. Penetapan PPK;
  2. Penetapan Pejabat Pengadaan;
  3. Penetapan PjPHP/PPHP;
  4. Penetapan Penyelenggara Swakelola;
  5. Penetapan Tim Teknis. Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
  6. Menyatakan tender gagal; dan
  7. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk pemilihan :
    • Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
      Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    • Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paketPengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas :

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam proses pengadaan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan  masa serah terima pengadaan barang/jasa. Mengingat peranan PPK yang begitu besar, maka seorang yang diangkat dan ditetapkan sebagai PPK haruslah seorang yang memiliki pengetahuan terhadap pengadaan barang/jasa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan serah terima hasil pengadaan barang/jasa.

Perubahan perananan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 16/2018 ini yang terbatas pada masalah administrasi menuntut peranan yang lebih besar dari PPK, dimana PPK akan berperan besar dalam menerima atau menolak barang/jasa yang diadakan. Selama ini PPK selalu menyerahkan proses pengadaan barang/jasa sepenuhnya kepada PjPHP atau PPHP sehingga “sedikit” melempar tanggung jawab atas barang/jasa yang diadakan kepada PjPHP atau PPHP.

Dalam mengawali proses pengadaan barang/jasa, PPK akan mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa unit kerja, menyusun KAK, Spesifikasi Teknis, menetapkan HPS, menyusun SSUK dan SSKK, dan membuat draft/konsep rancangan kontrak. Agar proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan adanya pengendalian terhadap semua tahapan. Pengendalian ini antara lain sebagai berikut :

  1. Pengendalian dokumen pemilihan (KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, SSUK, SSKK, dan draft kontrak);
  2. Pengendalian waktu pemilihan penyedia barang/jasa;
  3. Pengendalian Kontrak:
    1. waktu pelaksanaan kontrak,
    2. kualitas dan kuantitas barang/jasa,
    3. fungsionalitas barang/jasa, dan
    4. Lokasi akhir serah terima barang/jasa.

Tujuan dilakukannya kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa akan tercapai. Sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi pemenuhan terhadap syarat kualitas, persyaratan waktu, dan persyaratan biaya. Cara yang ditempuh dalam kegiatan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa adalah dengan memastikan para phak yang terlibat menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

Kegiatan pengendalian kontrak bukan hanya perlu dilakukan oleh pemilik pekerjaan (PPK), tetapi juga melibatkan penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengingat ketika para pihak telah terlibat di dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa, maka para pihak tersebut telah menjadi suatu entitas dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga, kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak merupakan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut.

Dokumen kontrak umumnya memuat :

  1. Surat Perjanjian;
  2. Penawaran penyedia barang/jasa dan daftar kuantitas dan harga;
  3. Syarat-syarat umum kontrak;
  4. Syarat-syarat khusus kontrak;
  5. Spesifikasi atau kerangka acuan kerja;
  6. Gambar-gambar;
  7. Dokumen lainnya.

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa menggambarkan tentang :

  • Titik-titik kritis pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengendalian pelaksanaan kontrak;
  • Penyebab risiko dan risiko yang ditimbulkan apabila titik-titik kritis pelaksanaan kontrak tersebut tidak terkendali;
  • Prosedur pengendalian kontrak untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko potensial yang ada.

Dari sedikit gambaran di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja seorang PPK sangatlah berat dan komplek. Apalagi saat ini dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana tugas PjPHP dan PPHP hanyalah bersifat administrasi saja. Hal ini tertuang dari definisi PjPHP dan PPHP yang tertuang di dalam pasal 1 angka 14 dan 15 yang menyebutkan sbb:

PjPHP

merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPHP

merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal ini tentu berbeda dengan definisi yang ada di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya yang menyebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Definisi PPK sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Sehingga kompetensi seseorang yang menduduki PPK sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan kompetensi ini juga telah ditegaskan dalam Perpres Np. 16 Tahun 2018 pada pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pada pasal 88 huruf c dan d dipertegas kembali dengan menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Presiden ini  berlaku:

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki dengan 31 Desember 2023;

Sedemikian pentingnya kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu mendapatkan perhatian bagi BKPSDM masing-masing daerah untuk mempersiapkan personil ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut di atas. Hal ini tidak lain bertujuan agar seorang PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut:

  1. Adanya kesepakatan;
  2. Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya obyek;
  4. Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

CATATAN :

  • Bila perjanjian  tidak memenuhi syarat 1 dan 2, maka perjanjian dapat dibatalkan, jika salah satu pihak tidak menerimanya;
  • Bila perjanjian tidak memenuhi syarat 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada dari awal.

PENJELASAN SELANJUTNYA

Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) terdapat 5 (lima) asas penting yang menjadi landasan dalam kontrak secara hukum yaitu:

  1. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract);
  2. asas konsensualisme (concsensualism);
  3. asas kepastian hukum (pacta sunt servanda);
  4. asas itikad baik(goodfaith); dan
  5. asas kepribadian(personality).

Dalam hukum Indonesia berdasarkan Buku Ketiga KUH Perdata tentang syarat- syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah sebagai berikut:

Syarat Subyektif

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
    Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya

  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

    Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

    1. Anak di bawah umur (belum dewasa);
    2. Orang yang berada di bawah pengampunan;
    3. Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974).

Syarat Obyektif

  1. Suatu hal tertentu
    Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan untuk sahnyaperjanjian memerlukan syarat, “Suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidakberbuat sesuatu”.
  2. Sebab yang halal
    Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, diketahui bahwa tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    3) rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Menandatangani Kontrak;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Namun yang sering terjadi adalah pptk yang tidak memiliki kaitan dalam proses pengadaan barang/jasa pun kadang kala dilibatkan oleh PPK dikarenakan yang bersangkutan tidak menguasai substansi tugas dan kedudukannya sebagai PPK. Nah inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab banyaknya permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa terutama dalam hal manajemen kontrak. Seyogyanya seorang PPK yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas juga harus memiliki bekal yang cukup dan telah memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar.

Keberadaan PPTK diatur dalam tugas dan fungsinya sebagai pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah dengan dasar PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 berikut perubahannya. Sehingga peranan PPTK lebih kepada penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan PPK diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan lelang umum. Namun di dalam praktiknya telah diatur kembali metoda pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan:

  1. Pengadaan Langsung
  2. Lelang/Seleksi Sederhana
  3. Lelang/Seleksi Umum
  4. Lelang Terbatas
  5. Kontes/Sayembara
  6. Penunjukan Langsung

Di dalam proses pengadaan barang/jasa, maka PPK membuat draft rancangan kontrak yang akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen pemilihan yang akan disusun oleh pejabat pengadaan b/j atau pokja ULP. Dalam hal ini diharapkan penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah mengetahui rancangan kontrak dan isinya. Sehingga jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang, maka penyedia barang/jasa terpilih hanya melakukan penajaman-penajaman terhadap isi dokumen kontrak.

Di dalam persiapan melakukan kontrak, maka PPK juga harus mengetahui tipe kontrak seperti apa yang akan dilakukan dan ditanganinya sehingga tidak salah dalam melakukan manajemen kontrak dengan penyedia barang/jasa :

Mengacu pada pasal 50 ayat (2), maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan berdasarkan :

  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
    Kontrak berdasarkan cara pembayaran, maka dapat dibedakan menjadi :
    a. Kontrak Lump Sum;
    b. Kontra Harga Satuan (unit price);
    c. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
    d. Kontrak Persentase; dan
    e. Kontrak Terima Jadi (Turn Key).
  2. Kontrak berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
    Kontrak juga bergantung dengan tahun anggaran, sehingga dikenal dengan adanya kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Perbedaan isi kontrak tersebut yang paling krusial adalah masa penyelesaian pekerjaan dan masa pembayaran atas tagihan atas prestasi yang telah dilakukan.
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan
    Kontrak tipe ini terdiri dari :
    a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Bersama, dan
    c. Kontak Payung (Framework Contract)
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan
    a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Banyaknya permasalahan yang muncul saat berlangsungnya kontrak cenderung terjadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman dari PPK terhadap manajemen kontrak. Bahkan kadang kala juga masih didapati banyaknya PPK yang tidak mengetahui kontrak yang sedang dijalaninya atau ditanganinya. Hal ini sesungguhnya merupakan salah satu masalah sehingga tidak heran jika di ujung berakhirnya kontrak sering terjadi masalah antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau PPK dengan Aparat Penegak Hukum.

Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif saja sehingga dari strukturnya pun menjadi lebih ringkas. Sedangkan aturan lanjutan atau aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 ini akan diatur kemudian. Inilah alasan mengapa Perpres No. 16 Tahun 2018 disebut lebih sederhana. Kondisi ini terlihat dari jumlah pasal pada batang tubuh aturan yang hanya berjumlah 94 pasal saja. Continue reading “Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Terobosan Perpres No. 16 Tahun 2018

Dunia pengadaan barang/jasa Indonesia kembali mendapatkan suntikan berupa regulasi baru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa hal baru dilahirkan dengan terbitnya aturan ini yang memberikan perbedaan dengan aturan lama yang diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan segenap peraturan perubahannya. Continue reading “Terobosan Perpres No. 16 Tahun 2018”

Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas. Continue reading “Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan”

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP. Continue reading “Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan”

Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak? Continue reading “Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagai utang dalam laporan neraca keuangan pada tahun sebelumnya. Continue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”

Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebut terdiri antara lain :

  1. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  2. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-finance), sepanjang diperlukan.

Continue reading “Seputar Spesifikasi Pengadaan”