Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, diketahui bahwa tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut: Continue reading “Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”

Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif saja sehingga dari strukturnya pun menjadi lebih ringkas. Sedangkan aturan lanjutan atau aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 ini akan diatur kemudian. Inilah alasan mengapa Perpres No. 16 Tahun 2018 disebut lebih sederhana. Kondisi ini terlihat dari jumlah pasal pada batang tubuh aturan yang hanya berjumlah 94 pasal saja. Continue reading “Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Terobosan Perpres No. 16 Tahun 2018

Dunia pengadaan barang/jasa Indonesia kembali mendapatkan suntikan berupa regulasi baru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa hal baru dilahirkan dengan terbitnya aturan ini yang memberikan perbedaan dengan aturan lama yang diatur di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan segenap peraturan perubahannya. Continue reading “Terobosan Perpres No. 16 Tahun 2018”

Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas. Continue reading “Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan”

Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan

Dalam Pengadaan Barang/Jasa setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dan pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja dengan PPK, maka proses yang tidak kalah penting adalah serah terima pekerjaan. Di dalam proses serah terima pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni PPK, Penyedia barang/Jasa dan PPHP. Continue reading “Perbedaan Kedudukan PPHP dan PPK dalam Serah Terima Pekerjaan”

Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak? Continue reading “Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagai utang dalam laporan neraca keuangan pada tahun sebelumnya. Continue reading “Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??”

Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebut terdiri antara lain :

  1. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  2. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-finance), sepanjang diperlukan.

Continue reading “Seputar Spesifikasi Pengadaan”

Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?

Dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 angka 7). Dan PPK merupakan pejabat yang melakukan perjanjian tertulis dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola (pasal 1 angka 22). Continue reading “Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?”

Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam

Salah satu yang menjadi ketakutan bagi pokja adalah jika penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan yang sedang dilelangkan ternyata masuk dalam daftar hitam. Dan yang sering pula menimbulkan dilema adalah jika informasi  mengenai daftar hitam itu baru diketahui saat telah penandatanganan kontrak. Kadang kala PPK menjadi bingung untuk mengambil tindakan selanjutnya menindaklanjuti informasi mengenai status daftar hitam penyedia tersebut. Continue reading “Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam”