Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan Kontrak

Perubahan Kontrak merupakan hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat disebabkan dengan kondisi lapangan yang di luar perhitungan dalam perencanaan dan tidak teridentifikasi sebelumnya. Namun juga perubahan kontrak dapat terjadi karena ketidacermatan/kelalaian dalam perencanaan. Perencanaan yang tidak matang adalah hal yang harus dihindari, sehingga pengendalian kontrak perencanaan untuk mendapatkan perencanaan yang berkualitasContinue reading “Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan Kontrak”

Harga Wajar, Transaksi Wajar PBJ Darurat

Melanjutkan tulisan sebelumnya yang telah membahas siapa saja pelaku pengadaan barang/jasa pada PBJ dalam Penanganan Kondisi Darurat, maka tulisan selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang kata “wajar” yang akhir-akhir ini menjadi cukup populer dikalangan pemerhati pengadaan barang/jasa di negeri ini. Penanganan Darurat akhirnya juga mempopulerkan kata wajar dengan berbagai definisi dan pemahamannya. Diawali dengan istilahContinue reading “Harga Wajar, Transaksi Wajar PBJ Darurat”

Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat

Dalam pengadaanbarang/jasa pelaku pengadaan memegang peranan penting di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Jika di dalam kondisi normal pelaku pengadaan terdiri dari PA/KPA/PPK atau Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Lantas bagaimana dengan pelaku pengadaan barang/jasa dalam kondisi penangananContinue reading “Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat”

Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta

Sebenarnya tulisan ini dibuat mengingat masih banyak rekan-rekan yang bertanya bagaimana prosedur untuk pengadaan s.d. Rp. 50 Juta. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengadaan s.d. Rp. 50 Juta cukup dilakukan oleh PPK saja tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan (PP) dan sebagian lagi mengatakan bahwa prosedurnya sama saja seperti prosedur pengadaan langsung yang s.d. Rp. 200 Juta. Kira-kiraContinue reading “Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta”

Dilema Penanganan Keadaan Darurat

Melanjutkan tulisan sebelumnya yang membahas tentang proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, namun kali ini lebih kepada dampak psikologisnya yang akan timbul kepada para pelaku pengadaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini untuk penanganan covid-19 sudag sangat menguras tenaga, pikiran, dan segalanya. Semua bergotong royong untuk bekerja menangani penyebaran virus ini. Namun tentunya bukannyaContinue reading “Dilema Penanganan Keadaan Darurat”

PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat

Dalam kondisi ini dimana pemerintah diminta mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan penyebaran Covid-19 tidak terlepas juga dengan pengadaan barang/jasa. Terhadap hal ini LKPP juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berikut merupakan ulasan singkat dengan adanya surat edaran tersebut.Continue reading “PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat”

Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Awal bulan Maret 2020, dunia pengadaan barang/jasa sempat terhenyak dengan adanya putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, yakni DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA disingkat (DPP AABI) terkait pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pekerjaan UmumContinue reading “Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi”

Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618

Perubahan mendasar atas peran PJPHP dan PPHP terjadi sejak dikeluarkannya P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Posisi PJPHP dan PPHP yang begitu strategis terhadap diterimanya suatu paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada akhirnya diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berarti menambah beban kerja dari seorang PPK terhadap paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Continue reading “Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618”

Paket Usaha Kecil dalam P1618 dan Permenpupr 0719

Dalam suatu diskusi pada suatu kesempatan muncul perdebatan yang sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam kedua aturan sebagaimana disebutkan di dalam judul tersebut di atas. Ya…ini tentang lingkup usaha kecil yang dapat mengikuti paket pekerjaan sesuai dengan aturan tersebut. Peran serta usaha kecil dalam tender telah diatur dalam pasal pasal 65 P1618 yang menyebutkan bahwaContinue reading “Paket Usaha Kecil dalam P1618 dan Permenpupr 0719”

Konsultan Manajemen Konstruksi dalam Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara merupakan ketentuan teknis yang mengatur tentang pembangunan gedung negara. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bangunan gedung negara sebagai bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. YangContinue reading “Konsultan Manajemen Konstruksi dalam Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung Negara”