Pembangunan Pendidikan dan APBD

Berbicara mengenai pendidikan dan keberpihakan anggaran di daerah khususnya pada pembangunan bidang pendidikan dalam melaksanakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 46 s.d. 49 yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Secara beruntun dijelaskan mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD.

Pada pasal 46 ayat (1) UU No. 20/2003 disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Dan dilanjutkan dengan pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan mengenai alokasi dana untuk pendidikan dari APBD/APBN yang ditulis “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun kondisi ini kurang sejalan dengan Permendagri yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, dimana pengaturan alokasi pendidikan dalam APBD hanya disebutkan minimal 20% dari APBD tanpa menambahkan kalimat selain gaji pendidik dan biaya pendidikan  kedinasan. Tentu hal ini menjadi multi tafsir pada TAPD di masing-masing daerah. Kondisi keuangan daerah yang belum mampu menjalankan amanat UU No. 20/2003 tersebut pada akhirnya menjadi salah satu alasan bagi setiap daerah untuk mengklaim alokasi dana transfer berupa BOS, dan DAK menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan alokasi dana pendidikan. Hal ini menjadi salah satu masalah dikemudian hari yang memunculkan semakin berkurangnya dana alokasi pendidikan dari APBD dengan meningkatknya angka dana transfer BOS dan DAK pada suatu daerah.

Dalam periode 2014-saat ini dapat dikatakan konsentrasi pembangunan masing-masing kepala daerah tertumpu pada pembangunan infrastruktur mengikuti arahan presiden yang berakibat kepada bergesernya prioritas pembangunan dari pembangunan SDM ke pembangunan infrastruktur (fisik). Meskipun kondisi keuangan daerah belum mampu menutupi kebutuhan pembangunan infrastruktur, namun bisa dikatakan komposisi terbesar APBD masih berkutat kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian oleh masing-masing kepala daerah agar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur namun tidak mengabaikan pembangunan SDM. Investasi pembangunan SDM merupakan yang utama untuk menjadikan suatu daerah berkembang dengan pesat dan maju.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur memang merupakan pembangunan yang langsung dapat dilihat oleh mata hasilnya dibandingkan pembangunan SDM yang baru dapat dilihat hasilnya dalam jangka panjang. Namun tidak salahnya juga jika kepala daerah kembali memprioritaskan pembangunan SDM pada masing-masing daerah yang dipimpinnya untuk menjada kesinambungan perkembangan dan kemajuan daerah sehingga daerah akan memiliki landasan yang kuat dalam menghadapi persaingan dengan daerah lainnya dan menjaga agar kondisi perekonomian daerah stabil dan kuat.

Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidik di masing-masing daerah. Continue reading “Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar”

Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Perluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Indikasi yang di dapat adalah meningkatnya angka melek huruf dan meningkatnya jumlah fisik bangunan gedung sekolah di suatu daerah. Namun bagaimana jika peningkatan tersebut ditinjau lebih dalam lagi? Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah ketercapaian delapan standar nasional pendidikan. Memang tidaklah mudah untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Dan hal ini juga terlihat di Kota Batam. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merancang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar sebagai capaian antara untuk mencapai SNP yang menjadi impian bagi bidang pendidikan di Indonesia. Continue reading “Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”

Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Perluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Indikasi yang di dapat adalah meningkatnya angka melek huruf dan meningkatnya jumlah fisik bangunan gedung sekolah di suatu daerah. Namun bagaimana jika peningkatan tersebut ditinjau lebih dalam lagi? Continue reading “Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”