Opini tentang Paket Non Kecil yang diikuti UMKM

Menarik jika berbicara tentang keberpihakan peraturan perundang-undangan kepada usaha kecil dan usaha mikro dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terdapat kendala yang dihadapi bagi UMKM dalam mengikuti PBJ khususnya untuk paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 2,5 M. Dengan adanya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Np. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang menyebutkan bahwa usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan diamanatkan untuk memperluas peran usaha kecil (pasal 65 ayat (2) Perpres 16 Tahun 2018).

Bahkan di dalam aturan tersebut juga diamanahkan untuk melakukan Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis (pasal 65 ayat (3)). Dan di dalam ketentuan yang ada juga telah diatur sedemikian rupa sampai sejauh mana usaha kecil dapat ikut serta dalam PBJ di Indonesia.

Pada pasal 65 ayat (4) P1618 disebutkan bahwa Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil). Bahkan usaha kecil juga dapat berperan dalam pengadaan di atas Rp.2,5 M dengan melakukan kerja sama dengan penyedia usaha non kecil.

Lantas apakah usaha kecil dapat mengikuti proses PBJ dengan nilai di atas Rp.2,5 M?

Hal ini muncul karena pada beberapa pengumuman pengadaan sering ditampilkan mengenai persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh penyedia, salah satunya adalah “Kualifikasi Non Kecil”. Jika kita merujuk pada ketentuan yang termaktub di dalam P1618 khususnya pasal 65 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terdapat perlindungan nyata bagi penyedia usaha kecil. Adanya pernyataaan pada Pasal 65 Ayat (4) di atas merupakan kalimat perlindungan bagi Usaha Kecil yang menekankan bahwa pekerjaan yang bernilai sampai dengan 2,5 M hanya diperuntukkan bagi usaha kecil. Hal ini agar usaha non kecil tidak juga merambah semua pengadaan yang ada sehingga dapat mematikan usaha kecil.

Menjawab pertanyaan di atas apakah usaha kecil dapat mengikuti proses PBJ dengan nilai di atas Rp.2,5 M, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi peranan usaha kecil (UMKM) dalam PBJ kecuali untuk jasa konstruksi yang telah diatur secara tegas di dalam PermenPUPR No. 14 Tahun 2020. Dalam ketentuan lain yang mengatur tentang Usaha KEcil (UMKM) khususnya pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 Ayat (2) yang masih berlaku saat ini menyebutkan bahwa:

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
    dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk
    tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
    sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pada aturan di atas, terlihat jelas bahwa kriteria usaha kecil hanya pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang bernilai sampai dengan 2,5 M, bukan membatasi bahwa usaha kecil hanya boleh ikut pengadaan yang bernilai sampai dengan 2,5 M. Namun jangan berhenti sampai disitu saja. Yuk kita teruskan lagi bagaimana memahami ketentuan tersebut terkait peranan usaha kecil ini.

Meskipun dilindungi secara nyata, namun usaha kecil juga memiliki banyak keterbatasan yang dalam aturan disebut dengan kemampuan teknis. Jika suatu pekerjaan tersebut membutukan kemampuan teknis yang tidak mampu dipenuhi oleh penyedia usaha kecil, maka penyedia usaha non kecil dapat mengikuti PBJ tersebut.

Perlindungan terhadap usaha kecil ini bukan berarti kemudian menjadi disalahartikan. Dan bukan berarti lebih baik menjadi penyedia usaha kecil saja sehingga penyedia usaha non kecil pun akhirnya juga mempersiapkan diri memiliki usaha kecil agar juga bisa mengikuti paket pekerjaan kecil. Hal ini diatur di dalam Pasal 40 UU No. 20 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Namun apakah hal ini sudah menyelesaikan masalah? Ternyata juga belum. Mari kembali kita lihat pemahaman PPK terhadap masalah ini. Pada umumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berpendapat bahwa yang disebut Kecil dan Non-Kecil adalah merujuk pada kompleksitas paket pekerjaan (barang/jasa). Maka kemudian muncul pemahaman bahwa yang disebut Usaha Kecil adalah paket pekerjaan yang sederhana yang nilainya sampai dengan 2,5 Milyar (Perpres No. 16 Tahun 2018). Kebetulan regulasi-pun membatasi paket usaha kecil ini hanya dapat dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku/penyedia usaha kecil. Berarti yang dimaksud paket pekerjaan usaha non-kecil adalah pekerjaan yang tidak sederhana yang nilainya di atas 2,5 Milyar dimana sesuai dengan ketentuan, Perpres 16/2018, tidak dilakukan pembatasan. Artinya tidak ada previllage hanya untuk pelaku usaha menengah atau besar saja namun bisa juga dimenangkan dan dikerjakan oleh pelaku usaha kecil selama dinilai memiliki kemampuan mengerjakan

Bagaimana menurut pelaku usaha?

Pelaku Usaha beranggapan kecil dan non-kecil adalah kualifikasi usaha bukan klasifikasi pekerjaan atau barang/jasa. Artinya jika disebut paket usaha kecil maka hanya bisa dikerjakan oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan non-kecil merujuk pada kualifikasi menengah atau besar, sehingga jika disebut paket usaha non-kecil adalah syarat yang melekat pada perusahaan menengah dan besar yang menawar pada paket pekerjaan non-kecil. Jika pelaku usaha kecil menawar pada paket pekerjaan non-kecil tidak perlu memenuhi persyaratan bagi usaha non-kecil (menengah-besar)

Di dalam PerLKPP No. 9 Tahun 2018 khususnya pada bagian lampiran PerLKPP No. 9 Tahun 2018 bagian 3.4.3 huruf a yang menyebutkan bahwa “Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan. Dan SKN ini dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Dari kalimat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kecil juga tidak perlu menyampaikan SKN dalam penawarannya pada paket pekerjaan non kecil. Hal ini disebabkan bahwa sesuai ketentuan SKN hanya diperuntukkan bagi penyedia usaha non kecil. Dan tentu saja hal ini sangat disambut baik oleh para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil. Namun bagaimana bagi PPK? Adanya SKN paling tidak menjadi salah satu jaminan yang di dapat oleh PPK untuk mendapatkan gambaran kemampuan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan khususnya pada paket pekerjaan non kecil. Padahal ketenangan PPK itu hanya dapat diperoleh jika PPK mendapatkan jaminan atas kemampuan penyedia dalam mengerjakan paket pekerjaan nantinya.

Kenapa harus ada SKN untuk paket pekerjaan non Kecil?

Adanya SKN adalah untuk memastikan penyedia pelaksana pekerjaan memiliki Kemampuan Keuangan minimal yang cukup untuk dapat dinyatakan sehat dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleksitasnya tidak sederhana (Non-Kecil). Perusahaan atau Pelaku Usaha berkualifikasi Menengah dan Besar (Non-Kecil) yang menawar pada paket pekerjaan dikenakan persyaratan yang sangat ketat terkait kemampuan keuangannya. Dengan demikian tidak ada jaminan yang diperoleh PPK terhadap penyedia kecil yang menawar pekerjaan non kecil yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketidakinginan mendapatkan permasalahan hukum akibat ketidakmampuan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sangatlah dihindari oleh PPK. Bahkan ketakutan terlibat permasalahan hukum pada akhirnya sempat menimbulkan fenomena mundurnya ASN yang ditunjuk sebagai PPK karena minimnya perlindungan bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Lantas bagaimana menyikapi keinginan usaha kecil untuk dapat mengikuti paket pekerjaan non kecil?

Yang perlu kita pahami dalam membaca aturan yang menyaratkan adanya SKN untuk Usaha Non Kecil, maka hal yang sama juga berlaku bagi usaha kecil yang masuk ke ruangan non kecil. Intinya Penyedia usaha kecil pun perlu menyampaikan SKN jika ingin menawar paket pekerjaan non kecil. Hal ini agar mampu memberikan jaminan bagi PPK sebelum berkontrak dengan penyedia.

Mungkin itu pendapat saya menyikapi kiprah usaha kecil pada PBJ paket pekerjaan non kecil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: