Harga Wajar, Transaksi Wajar PBJ Darurat

Melanjutkan tulisan sebelumnya yang telah membahas siapa saja pelaku pengadaan barang/jasa pada PBJ dalam Penanganan Kondisi Darurat, maka tulisan selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang kata “wajar” yang akhir-akhir ini menjadi cukup populer dikalangan pemerhati pengadaan barang/jasa di negeri ini.

Penanganan Darurat akhirnya juga mempopulerkan kata wajar dengan berbagai definisi dan pemahamannya. Diawali dengan istilah Harga Wajar dan Kewajaran Harga yang digunakan oleh LKPP baik di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 maupun dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 serta Surat Edaran Kepala LKPP No. 4 Tahun 2020.

Di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 terdapat penggunaan kalimat kewajaran harga yang digunakan dalam menyatakan fungsi HPS dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikutip dari laman https://kbbi.web.id/ diperoleh keterangan tentang makna kata wajar :

wajar [wa·jar]

Kata Adjektiva (kata sifat)

  1. biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun;
  2. menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya

Sementara kata wajar jika dicari dalam Kamus Bahasa Inggris adalah reasonable. Dari penggunaan bahasa itu, maka penggunaan makna wajar pada akhirnya digunakan untuk mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Contohnya adalah HPS yang susun oleh PPK dan penawaran yang disampaikan oleh penyedia, dimana HPS merupakan pembanding bagi harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia sehingga dapat diperoleh harga yang wajar.

Dalam suatu diskusi, khususnya dalam pembahasan tentang PBJ dalam penanganan keadaan darurat sering terlontar harga yang wajar atau kewajaran harga. Bahkan semuanya yang berkaitan dengan kewajaran. Lantas bagaimana kondisi wajar, harga wajar atau transaksi yang wajar itu di dalam kondisi darurat seperti saat ini?

Bisa dipastikan bahwa di dalam kondisi tidak menentu atau darurat baik itu darurat karena bencana alam maupun bencana non alam seperti saat ini, akan terjadi fluktuasi harga. Namun dalam kondisi saat ini tidak semua harga mengalami kenaikan yang signifikan. Khususnya untuk barang-barang konstruksi yang cenderung stabil. Fluktuasi harga cenderung terjadi pada barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Jika terjadi fluktuasi harga, lantas bagaimana cara mendapatkan harga yang wajar? Dan bagaimana sih sebenarnya transaksi yang wajar tersebut?

Dalam Surat Edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa PPK meminta kepada penyedia barang/jasa untuk menyiapkan bukti kewajaran harga, hal ini berarti harga yang ditawarkan oleh penyedia merupakan harga wajar disaat transaksi dilakukan dengan terlebih dahulu didukung data yang mampu membuktikan bahwa harga tersebut adalah wajar. Di dalam suatu diskusi muncul sebuah opini bahwa harga yang wajar adalah harga yang dihasilkan melalui transaksi yang wajar.

Transaksi yang wajar menurut SE Ketua KPK No. 8 Tahun 2020 disebutkan pada angka 2 bahwa Prinsip PBJ pada kondisi darurat, yaitu efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (value for money) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa salah satu tujuan PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Sehingga, harga tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri namun perlu juga mempertimbangkan variabel lain pembentuk harga terutama kualitas dan waktu di tengah situasi darurat/bencana ini. Prinsip transparan dan akuntabel harus dijalankan dengan mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik (value for money) tersebut.

Dalam hal ini terdapat peringatan yang disampaikan oleh KPK terkait PBJ yang dilaksanakan di dalam kondisi darurat, antara lain:

  1. Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa;
  2. Tidak memperoleh kickback dari penyedia;
  3. Tidak mengandung unsur penyuapan;
  4. Tidak mengandung unsur gratifikasi;
  5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan;
  6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi;
  7. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat;
  8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam kondisi ini berarti transaksi yang dilakukan oleh PPK dengan penyedia yang mampu memenuhi hal-hal yang diingatkan oleh KPK tersebut adalah transaksi yang wajar. Poin terpenting adalah tidak terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian PBJ dapat dilaksanakan dengan mendapatkan harga wajar melalui transaksi yang wajar. Hal ini berarti harga yang digunakan dalam PBJ pada situasi seperti ini adalah harga yang berlaku saat ini dipasaran dan tidak ada unsur tindak pidana korupsi. Namun kewajaran harga yang digunakan tersebut pun akan diuji melalui post audit yang dilakukan oleh APIP/ BPKP. Dalam kondisi ini diperlukan adanya dukungan data dalam pelaksanaan post audit tersebut melalui dokumen bukti kewajaran harga yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa kepadsa PPK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: