Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta

Sebenarnya tulisan ini dibuat mengingat masih banyak rekan-rekan yang bertanya bagaimana prosedur untuk pengadaan s.d. Rp. 50 Juta. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengadaan s.d. Rp. 50 Juta cukup dilakukan oleh PPK saja tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan (PP) dan sebagian lagi mengatakan bahwa prosedurnya sama saja seperti prosedur pengadaan langsung yang s.d. Rp. 200 Juta. Kira-kira begitulah hal yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan PPK mengingat banyak PP yang berada di instansinya tidak mau memproses untuk pengadaan s.d. Rp. 50 juta. Dan mereka menyarankan agar PPK langsung memprosesnya sendiri.

Terus mana yang bener dunk?

Tentu saja untuk mengetahui mana yang benar harus merujuk kepada regulasi yang berlaku. Pada intinya pengadaan barang/jasa itu sederhana dan tidaklah ribet. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang melalui penyedia, maka mengacu kepada P1618 dan PerLKPP No. 9-2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Mari kita lihat prosedur yang telah dibuat di dalam aturan tersebut.

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
  2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
  3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
  4. PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Pengadaan langsung dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  3. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Namun dalam penulisan kali ini tidak akan membahas untuk pengadaan langsung di atas Rp. 50 juta s.d. paling banyak Rp. 200 juta.

Penekanan dalam pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta tersebut lebih diutamakan pada pengadaan barang/jasa lainnya karena memang itu yang selalu ditanyakan oleh PPK khususnya yang berada di puskesmas. Jadi jika mengacu kepada PerLKPP No. 9-2018 tersebut, maka untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 50 juta tetap dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) dan bukannya oleh PPK. Dalam prosesnya PPK membuat nota dinas kepada PP untuk melakukan pemesanan barang/jasa lainnya, dan selanjutnya PP melakukan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan di atas.

Jika sudah begini tidak ada alasan lagi bagi PP untuk menolak melakukan proses pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai s.d. Rp50 Juta. Dan tentunya dengan adanya tulisan ini mampu memberikan jawaban bagi rekan-rekan PPK atas banyaknya pertanyaan yang sering dikemukakan akhir-akhir ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: