Dilema Penanganan Keadaan Darurat

Melanjutkan tulisan sebelumnya yang membahas tentang proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, namun kali ini lebih kepada dampak psikologisnya yang akan timbul kepada para pelaku pengadaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini untuk penanganan covid-19 sudag sangat menguras tenaga, pikiran, dan segalanya. Semua bergotong royong untuk bekerja menangani penyebaran virus ini. Namun tentunya bukannya tidak ada dilema yang dihadapi. Jika tenaga kesehatan dihadapi dengan dilema minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan tugasnya di gugus depan, maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pejabat penandatanganan kontrak yang bisa saja dilakukan oleh PA/KPA juga menghadapi dilema yang lain.

Dalam kondisi seperti ini, sudah pasti jumlah ketersediaan barang juga tidaklah banyak. Dan tentunya akan berlaku hukum ekonomi, dimana harga akan melonjak disaat permintaan yang sangat banyak dengan jumlah persediaan yang terbatas. Dalam kondisi seperti ini tidak aneh jika ketakutan akan penjara bagi PPK karena dibayangi permasalahan hukum yang akan timbul nantinya akiba harga yang sangat tinggi, juga tenaga medis yang dihadapi ancaman terpapar bahkan sampai terjadinya kematian akibat minimnya APD dan semakin meningkatnya jumlah ODP dan PDP.

Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan hal yang utama atau sering dikenal sebagai salus populi suprema lex. Lantas bayangan ketakutan apa yang menghantui PPK? Kenapa PPK takut di penjara? Bagaimana tidak, yang jelas pelaku korupsi di saat bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Dan inilah yang mengancam bagi PPK dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kondisi seperti saat ini pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanganan COVID-19 sangatlah dilematis bagi PPK dan Penyedia barang. Barang-barang kebutuhan seperti alat pelindung diri, obat-obatan, hand sanitizier, dan keperluan lainnya mengalami kenaikan harga yang gila-gilaan dari harga normal atau biasanya. Di sinilah ujian seorang PPK!

Jika melaksanakan pengadaan barang, maka bisa saja suatu saat nanti bakal diaudit habis-habisan oleh BPKP dan KPK karena harga yang tidak wajar. Namun jika PPK angkat tangan, berapa nyawa manusia yang akan dipertaruhkan? Jumlah pasien yang terpapar Covid-19 akan semakin banyak, dan tidak tertangani dikarenakan APD tenaga kesehatan yang tidak ada di lapangan.

Dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 juga sudah disebutkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat PPK memilih dan menunjuk penyedia, menerbitkan SPPBJ dan SPMK yang merupakan dokumen pra-kontrak. Dan dalam proses penerbitan SPPBJ tersebut PPK meminta kepada penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga (sebagaiman termaktub di dalam Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)). Dan di akhir pengadaan barang setelah dilakukannya penyelesaian pembayaran, maka akan dilakukan audit oleh APIP atau BPKP. Disinilah tingkat kerawanan itu muncul yang kemudian menjadi bayang-bayang ketakutan yang menghantui PPK. Ya kalau hasil audit menyatakan harga itu wajar, bagaimana jika tidak? Sementara barang-barang tersebut dibutuhkan segera dan harus segera diadakan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, semua pihak baik PPK dan penyedia melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir.

Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

  1. Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan;
  2. KPA/PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan.
  3. Penyedia wajib memberitahu kepada KPA/PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia.
  4. Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup perkerjaan, KPA/PPK dan Penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan.

Pengendalian pekerjaan yang baik dengan memperhatikan segala aspek, akan mampu meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari. Bekerja dengan penuh integritas dan tidak mengambil keuntungan di kondisi yang runyam (darurat) akan mampu menyelamatkan semua pelaku pengadaan barang/jasa.

Semoga saja semua PPK akan lulus dalam ujian kali ini. Dan tidak ada yang bermasalah dengan pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu kita pun berharap barang-barang yang dihasilkan juga barang-barang yang berkualitas, yang diadakan oleh PPK dan penyedia dengan penuh integritas yang tinggi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: