Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi

Awal bulan Maret 2020, dunia pengadaan barang/jasa sempat terhenyak dengan adanya putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, yakni DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA disingkat (DPP AABI) terkait pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Pertanyaannya mengapa menjadi heboh?

Hal ini tidak lain akibat keputusan yang telah diambil pada tanggal 3 Oktober 2019 tersebut baru diketahui secara umum oleh para praktisi pengadaan barang/jasa diseluruh daerah. Heboh karena sebagian paket pekerjaan khususnya Paket pekerjaan jasa konstruksi yang telah dilelang sebelum putusan tersebut terpublikasi ke khalayak luas. Akibatnya menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku pengadaan barang/jasa. Bingung mengingat sesuai dengan P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pengaturan pengadaan barang/jasa khususnya pada jasa konstruksi diatur tersendiri oleh Kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terbitnya PermenPUPR Nomor 07 Tahun 2019 mencabut PermenPUPR Nomor 31 Tahun 2015. Sehingga jika pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka perlu diatur kembali oleh Kementerian PUPR secara khusus atau kembali kepada P1618. Sebenarnya di dalam pasal 65 ayat (4) P1618 telah diatur bahwa Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh usaha kecil.

Dan sejak diterbitkan PermenPUPR No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka khusus segementasi pasar pekerjaan jasa konstruksi diatur tersendiri di dalam pasal 21 ayat (3) :
Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:
a. nilai HPS sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
b. nilai HPS di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah; atau
c. nilai HPS di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar.

Menanggapi putusan MA tersebut, secara internal KemenPUPR telah mengambil beberapa langkah sebagai berikut:

  1. Membuat Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi kepada Plt. Direktur Jenderal melalui Nota Dinas Nomor 136/ND/KS/2020 menanggapi Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum No. 84/ND/Sh/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Putusan Perkara Uji Materiil Peratuan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang di dalamnya memuat beberapa informasi putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019, antara lain :
    1. Kementerian PUPR wajib melaksanakan pencabutan Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan/atau dapat melakukan penyesuaian substansi lain dalam perubahan Permen tersebut;
    2. Perlu ada penyampaian informasi kepada Unit Organisasi dan Unit KErja (Khususnya Balaik P2JK) bahwa segmentasi pasar sesuai Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 masih dapat digunakan sampai dengan 90 hari kalender sejak dikirmnya putusan MA tersebut. Sebagai informasi bahwa surat putusan MA tersebut diberitahukan oleh Panitia Mahkamah Agung melalui surat resmi tanggal 19 Februari 2020 dan diterima pada tanggal 21 Februari 2020;
  2. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga telah menyurati seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR RI terkait tindak lanjut adanya putusan MA tersebut melalui surat Nomor HK 0101-DK/190 tanggal 11 Maret 2020 perihal pemaketan Pekerjaan Konstruksi dalam Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019;
  3. Kementarian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sedang menyusun revisi Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019.

Dengan adanya tanggapan positip dari Kementerian PUPR terkait dengan Putusan MA tersebut, maka untuk saat ini dalam pelaksanaan tender sampai dengan 2 Mei 2020 masih mengacu kepada Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019. Dalam kondisi ini berarti tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah khususnya untuk menunda pelaksanaan tender pekerjaan jasa konstruksi di lingkungannya sampai dengan terbitnya aturan pengganti Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: