Tugas PJPHP dan PPHP dalam P1618

Perubahan mendasar atas peran PJPHP dan PPHP terjadi sejak dikeluarkannya P1618 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Posisi PJPHP dan PPHP yang begitu strategis terhadap diterimanya suatu paket pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada akhirnya diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berarti menambah beban kerja dari seorang PPK terhadap paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Lantas kapan PJPHP atau PPHP bekerja dengan ketentuan yang baru?

Sebelum menjawab hal itu tentu harus diketahui terlebih dahulu siapa itu PJPHP dan PPHP itu, apa tugas dan kewenangannya.

Sesuai dengan P1618, PJPHP merupakan Pejabat Penerima Hasil Pengadaan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan PPHP merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam melaksanakan tugasnya PjPHP/PPHP ditetapkan oleh PA melalui surat keputusan pengangkatan dan penetapan PjPHP/PPHP.

Lantas apa tugas PjPHP/PPHP?

Sesuai dengan pasal 15 P1618 ayat (1) menyebutkan bahwa PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan pada ayat (2) dipasal yang sama disebutkan bahwa PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika dicermati dari redaksi di atas, maka terdapat penggunaan kalimat paling banyak untuk PjPHP dan paling sedikit untuk PPHP yang menjelaskan lingkup kapan keduanya harus ada. Jika menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh awam, maka lingkup PjPHP adalah untuk paket pekerjaan yang prosesnya dapat melalui pengadaan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi. Sedangkan untuk paket pekerjaan yang proses pemilihan penyedianya melalui tender wajib menggunakan PPHP.

Lantas kapan sebenarnya PjPHP/PPHP mulai bekerja?

untuk menjawab hal tersebut, maka harus diketahui diagram alur serah terima pekerjaan. Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut:

Pada pasal 58 menjelaskan alur serah terima yang menandai kapan PjPHP/PPHP bekerja. Jika dicermati dengan seksama, maka PjPHP/PPHP bekerja pasca FHO, dimana PPK telah menyerahkan pekerjaan hasil pengadaan kepada PA/KPA dan selanjutnya PA/KPA meminta kepada PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan (pasal 58 ayat (2)). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Namun kadang kala dalam praktiknya diagram tersebut tidak sesuai denga teorinya karena kadang kala terdapat perbedaan pemahaman dengan pengelola keuangan. Pengelola keuangan daerah yang dalam melaksanakan penatausahaan keuangan berpedoman kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 akan mengacu kepada pasal 132 yang menyebutkan bahwa :
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bagaimana menyikapi sikap dari pengelola keuangan/bendahara yang selalu meminta PjPHP/PPHP membuat berita acara dalam setiap pengajuan pembayaran (termin)? Menurut saya tentu PjPHP/PPHP tidak perlu bersikeras untuk tidak mau membuat BAP. Silahkan dipersiapkan saja BAPnya sesuai dengan permintaan dari pengelola keuangan/bendahara agar proses pengadaan barang/jasa tidak terhambat.

Penekanan dalam tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sejak terbitnya P1618 ini telah terjadi pergeseran tanggung jawab dalam proses serah terima pekerjaan. Jika dalam aturan sebelumnya PPK lebih banyak bergantung kepada PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebelum PPK ikut menandatangani BAP, maka dalam P1618 semua tanggung jawab itu berada di tangan PPK. Maka PPK sebaiknya harus mampu melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan baik. Dan saran saya sebaiknya PPK didukung dengan tim teknis jika pekerjaan yang ditanganinya bukanlah merupakan keahliannya untuk menjaga ketepatan biaya, mutu, dan waktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: