Konsultan Manajemen Konstruksi dalam Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara merupakan ketentuan teknis yang mengatur tentang pembangunan gedung negara. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bangunan gedung negara sebagai bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Yang namanya bangunan negara adalah bangunan milik pemerintah yang merupakan aset milik pemerintah dan dibangun dengan dana yang bersumber dari masyarakat. Sementara kegiatan dalam upaya mendapatkan bangunan negara disebut dengan pembangunan gedung negara.

Pembangunan Bangunan Gedung Negara merupakan kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Kegiatan pembangunan bangunan gedung negara dapat dilakukan dengan memanfaatkan anggaran tahun tunggal maupun tahun jamak. Dan khusus untuk tahun jamak, maka dibutuhkan adanya konsultan manajemen konstruksi yang akan membantu pemerintah dalam hal pemilihan konsultan perencanaan, pelaksana pekerjaan fisik, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara tersebut.

Pada pasal 47 ayat (4) P1618 menyatakan bahwa pembangunan bangunan gedung negara untuk bangunan bertingkat di atas 4 (lantai), bangunan dengan luas total di atas 5000 m2 (lima ribu meter persegi), klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi dan/atau yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project) harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh manajemen konstruksi.

Pembiayaan manajemen konstruksi dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (billing rate). Pembiayaannya terdiri dari:

  1. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; 
  2. materi dan penggandaan laporan; 
  3. pembelian dan atau sewa peralatan; 
  4. sewa kendaraan; 
  5. biaya rapat; 
  6. perjalanan lokal dan luar kota; 
  7. biaya komunikasi; 
  8. penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi; 
  9. penyiapan dokumen pendaftaran; 
  10. asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); dan 
  11. pajak dan iuran daerah lainnya.

Jika melihat dari rincian tersebut di atas, maka pembayaran biaya menajemen konstruksi dilakukan dengan cara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Pembayaran dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Permenpupr No. 22 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung Negara) sebagai berikut:

  • Persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5% (lima per seratus); 
  • reviu rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10% (sepuluh per seratus); 
  • pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik sebesar 5% (lima per seratus); 
  • pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over ) pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan 
  • pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Mencermati rincian pembayaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari konsultan manajemen konstruksi telah dimulai sejak awal pelaksanaan persiapan yang antara lain membantu pemilik pekerjaan dalam pengadaan jasa konsultan perencanaan. Namun pada implementasinya, banyak juga pemerintah daerah yang telah melakukan penyusunan DED sebelum dilakukan pemilihan penyedia jasa konsultansi manajemen konstruksi. Jika demikian, maka tugas dari konsultan manajemen konstruksi dalam proses pengadaan jasa konsultansi perencanaan tidak dapat diklaim yang intinya PPK harus mencermati penugasan konsultan manajemen konstruksi ini.

Dalam kondisi ideal sesungguhnya tugas dari konsultan manajemen konstruksi memiliki ruang lingkup yang sangat lengkap dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya dilakukan FHO.

Lantas siapa yang mengawasi pelaksanaan kerja dari konsultan manajemen konstruksi? Ya, tugas pengawasan terhadap konsultan jasa konstruksi sesuai dengan Permenpupr No. 22 Tahun 2017 dilakukan oleh pengelola kegiatan yang dijelaskan pasal 37 ayat (5) aturan tersebut. Lantas siapa yang dimaksud dengan pengelola kegiatan?

Sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Permenpupr No. 22 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengelola kegiatan terdiri dari :

  1. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
  2. Pengelola keuangan yaitu bendahara yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
  3. pejabat verifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 
  4. pengelola administrasi yaitu staf yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja; dan 
  5. pengelola teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s