Penambahan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Langsung

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pemaketan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK pada setiap Perangkat Daerah selalu terdapat paket pekerjaan yang jika ditinjau dari pagu anggaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan langsung dalam pemilihan penyedia barang/jasanya. Namun justru dalam paket pekerjaan pengadaan langsung inilah yang sering muncul masalah. Masalah yang muncul sebenarnya lebih banyak ditimbulkan dari kelalaian yang dilakukan. Mulai dari perencanaan yang dilakukan dengan tidak matang sampai dengan pengendalian kontrak yang lemah.

Dalam P1618 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dan maksimal sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jasa konsultansi.

Proses pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Namun tugas dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bukan cuma itu saja. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Jika meninjau pasal 38 P1618, maka bisa dikatakan urutan dalam melakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara berurutan sebagai berikut:

a. E-Puschasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukkan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender

Namun dalam tulisan ini saya mencoba untuk menilik kasus yang sering muncul dalam pekerjaan yang dilakukan pemilihan dengan metode pengadaan langsung dengan nilai paket maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta), dimana sering pekerjaan yang dilaksanakan sebenarnya tidak dapat diselesaikan dengan nilai paket pekerjaan yang telah disepakati, namun tetap dilaksanakan secara bertahap agar dapat dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung. Bagaimana kita menyikapi hal ini selaku praktisi pengadaan barang/jasa?

Dalam Permenpupr No. 22 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pembangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Intinya dalam melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara harus memenuhi unsur persyaratan administratif dan teknis.

Namun disini saya mencoba meninjau pada persyaratan teknis saja yang diatur dalam pasal 4 (2) Permenpupr No. 22 Tahun 2018 yang terdiri dari:

a. Dokumen pendanaan;
b. Dokumen Perencanaan;
c. Dokumen Pembangunan; dan
d. Dokumen Pendaftaran.

Mengapa hal tersebut yang ditinjau? Karena seharusnya untuk bangunan gedung pemerintah haruslah memenuhi persyaratan administratif secara mutlak sebagai contoh tertib administrasi bagi masyarakat. Baik sekarang kita coba meninjau satu-satu dokumen tersebut.

A. Dokumen Pendanaan

Dokumen pendanaan ini berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen pendanaan tersebut harus pula ditunjang dengan kelengkapan lainnya seperti rencana kebutuhan, rencana pendanaan, dan rencana penyediaan dana (pasal 8 (2)) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 8 (3)). Dalam kondisi ini sebenarnya PA/KPA dalam membuat perencanaan seharusnya sudah memiliki data yang cukup untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara. Dalam kondisi ini perhitungan kebutuhan pendanaan pun seharusnya sudah dapat dilakukan. Lantas bagaimana dengan pemaketan yang dilakukan untuk memaksakan pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung (PL)?

Jika menunjau dari aturan tersebut di atas, seharusnya pelaksanaan pembangunan/perawatan dapat dilakukan sekaligus dalam satu kali penganggaran. Namun hal ini juga kadang kala terkendala dengan kemampuan keuangan daerah. Jika kondisinya adalah karena keuangan daerah yang terbatas, maka PA/KPA harus dapat memilah pekerjaan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat tuntas per segmen dan tidak mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan lanjutannya. Jadi dalam memilahnya seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah ruang lingkup pekerjaannya. Sehingga perencanaan yang dilakukan harus benar-benar detil.

Namun tidak menutup kemungkinan yang sering terjadi adalah paket pekerjaan dilakukan dengan menetapkan pagu Rp. 200 juta, namun dalam pelaksanaannya justru menimbulkan pekerjaan tambah yang menyebabkan nilai pekerjaan melebihi dari pagu anggaran yang dimiliki. Jika dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan

Pertama, tentunya harus dilihat berapa persentase kenaikan nilai kontrak dari kontrak awal dan apakah pekerjaan tersebut menunjang pekerjaan utama atau tidak. Jadi juga harus mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan tambahnya.

Kedua, jika setelah diidentifikasi dan dilakukan perhitungan oleh PPK melalui tim teknis atau konsultan diketahui bahwa pekerjaan tambah tersebut masih di bawah atau maksimal 10% dari nilai kontrak awal, maka dapat dilakukan perubahan kontrak dengan catatan anggaran masih tersedia.

Ketiga, jika setelah diidentifikasi dan dilakukan perhitungan oleh PPK melalui tim teknis atau konsultan, ternyata pekerjaan tambahan tersebut melebihi 10% dari nilai kontrak awal, maka yang dapat dilakukan oleh PPK adalah membuat kontrak baru jika anggaran tersedia.

Keempat, kadang kala penambahan pekerjaan tersebut juga merupakan modus baru agar terus menerus mendapatkan pekerjaan namun tetap dengan cara PL. Nah inilah yang tidak diperbolehkan karena dengan sengaja melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender (pasal 20 (2)).

Semoga saja semua pelaku pengadaan barang/jasa memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan perannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga nilai manfaatnya dapat diperoleh dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s