Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Memasuki tahun anggaran 2019 bisa dikatakan memasuki era baru bagi sebagian besar PA/KPA/PPK yang berdasarkan dengan P1618 memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa. Dulu bisa dikatakan kebanyakan PA/KPA/PPK mengabaikan peranan penuhnya dalam pengadaan barang/jasa dengan melimpahkan semua tetek bengek yang berkaitan dengan peraturan dan segala hal teknis kepada PPTK khususnya di daerah. Dengan adanya P1618, maka tugas PA/KPA/PPK semakin banyak dan strategis. Bahkan peranan di dalam proses serah terima pekerjaan pun semakin strategis.

Di dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 54 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

  1. Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Bila memahami hal ini secara utuh, maka sesungguhnya tugas selaku PA/KPA atau pun PPK itu sangatlah berat. Dan tentunya akan selalu bersinggungan dengan aparat penegah hukum (APH). Ok kali ini saya akan menulis tentang RUP.

RUP merupakan Rencana Umum Pengadaan yang dalam P1618 dijelaskan sebagai daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. RUP ditetapkan oleh PA/KPA. Hal ini mengacu kepada pasal 9 dan 10 P1618. Di dalam pasal 11 memang tidak disebutkan bahwa tugas PPK adalah menetapkan PPK, namun jika merujuk kepada pasal 10 ayat (5), maka disaat PPK dirangkap oleh PPK, maka penetapan RUP dilakukan oleh KPA/PPK sesuai pendelegasian kewenangan dari PA. Sehingga dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa RUP tersebut dibuat/disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA/PPK.

RUP merupakan kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/PD, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP merupakan rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/PD sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/P/D secara pembiayaan bersama (co-financing).

RUP paling kurang berisi:

  • Nama dan Alamat PA;
  • Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  • Lokasi pekerjaan;
  • Perkiraan besaran biaya.

RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan, maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola). Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari. Hal ini untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa agar dapat segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Di atas tadi disebutkan bahwa input data RUP diinput ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang dibangun oleh LKPP dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional. SIRUP disini merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

Dengan adanya SIRUP, maka akan dapat mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s