Tindakan PPK setelah Mengetahui Penyedia Masuk Daftar Hitam

Kendala utama dalam penindakan kepada penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar hitam dan dimasukkan dalam daftar hitam nasional adalah terlambatnya publikasi daftar tersebut dalam portal pengadaan nasional sehingga terlambat diketahui statusnya oleh pokja dan PPK bahkan mungkin yang terjadi adalah penyedia tersebut telah menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang dimenangkannya dalam proses lelang/tender.

Kondisi ini tentu banyak dialami oleh PPK, namun yang terjadi adalah PPK bingung untuk mengambil tindakan apa. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menulis pendapat saya terhadap masalah ini. Mohon masukannya jika pendapat saya dalam tulisan ini kurang tepat.

Ketentuan mengenai sanksi daftar hitam yang sebelumnya diatur di dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 selanjutnya dicabut seiring dengan telah dikeluarkannya PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun sebelum ke point tersebut, kita coba memahami kembali mengenai sanksi daftar hitam ini. Apakah sanksi ini dapat ditunda?

Mengacu kepada pasal 19 PerLKPP No. 17 tahun 2018 dijelaskan bahwa penundaan sanksi daftar hitam dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Terdapat keputusan pengadilan yang mengabulkan proses permohonan penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
  2. Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka sebagai tindak lanjutnya PA/KPA atau K/L/PD menerbitkan surat keputusan penundaan sanksi daftar hitam paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pengadilan tersebut diterima;
  3. PA/KPA atau K/L/PD menyampaikan SK Penundaan kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam pada hari yang sama dengan waktu SK ditetapkan;
  4. Selama masa penundaan, maka SK Pentapan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku.

Dalam kondisi ini memiliki makna bahwa penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar yang ditetapkan melalui surat keputusan PA/KPA atau K/L/PD masih memiliki hak untuk banding atas keputusan tersebut. Dan jika banding tersebut diterima dalam bentuk keputusan pengadilan, maka PA/KPA atau K/L/PD wajib tunduk dan patuh atas keputusan tersebut.

Kembali kepada permasalahan sesuai dengan judul tulisan ini, maka ada kemungkinan di dalam penetapan sanksi daftar hitam yang telah ditetapkan melalui SK PA/KPA atau K/L/PD penyedia menggunakan haknya untuk dapat melakukan banding. Dan selama proses tersebut dilakukan, maka SK tersebut belum dapat dinyatakan berlaku apalagi dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang ditayangkan pada portal pengadaan nasional. Hal inilah mengapa pada akhirnya penerbitan penyedia yang dikenakan daftar hitam membutuhkan waktu dibandingkan dengan masa laku SK yang diterbitkan oleh PA/KPA.

Dan jika penyedia yang pada perikatan kontrak sebelumnya mendapatkan sanksi daftar hitam namun belum dipublikasikan, maka tidak ada halangan dan larangan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti proses tender/ lelang/pemilihan penyedia pada pekerjaan selanjutnya. Inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang memberikan potensi kepada penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam untuk dapat memenangkan pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan yang dimenangkannya. Jika kondisi ini terjadi dimasa pelaksanaan kontrak, maka penyedia harus dipanggil oleh PPK dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dihentikan.

Selanjutnya PA/KPA/PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan dengan melakukan opname yang telah dicapai oleh penyedia. Selanjutnya penyedia diputus kontrak dan dibayarkan pekerjaannya sesuai dengan progress di lapangan dikurangi dengan keuntungan pekerjaan tersebut. Bagaimana sanksinya? Pengenaan sanksi selanjutnya diberikan kepada penyedia tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika PA/PA/PPK ragu bagaimana menghitung progress di lapangan dan mengeluarkan keuntungan yang diperolehnya, maka PA/KPA/PPK dapat melibatkan APIP untuk membantu melakukan audit atas pekerjaan tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh PA/KPA/PPK dalam memproses pembayaran yang berhak diterima oleh penyedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s