Forum Konsultasi Ranwal RKPD

Menilik Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, istilah forum konsultasi publik disebutkan dalam proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Lantas apa itu forum konsultasi publik?

Berbicara tentang istilah forum konsultasi publik dapat ditemukan pada Pasal 22, Pasal 48, Pasal 80, dan Pasal 179 Permendagri No. 86 Tahun 2017. Forum Konsultasi Publik merupakan forum yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukkan dalam upaya penyempurnaan rancangan awal baik dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Lantas siapa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan?

Pemangku kepentingan sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Permendagri 86/2017 didefinisikan sebagai pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Kapan Forum Konsultasi Publik ini dilakukan khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah?

Pada pasal 80 telah dijelaskan secara berturut-turut sebagai berikut:

  1. Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
  2. Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Disinilah titik awal pentingnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan stake holder berkaitan dengan rencana kebijakan strategis yang akan diambil dalam oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam dokumen RKPD. Dari forum tersebut akan dikomunikasikan rencana kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah pada tahun rencana. Hal ini selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan bagi pemerintah dalam menyusun rencana kebijakan dan rencana program prioritas.

Hasil yang didapat dari forum konsultasi publik dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah sert perwakilan masyarakat yang hadi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya hasil tersebut ditindaklanjuti oleh Bappeda untuk menyempurnakan dokumen ranwal RKPD. Dan hasıl penyempurnaan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s