Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa diberikan kepala penyedia yang telah melakukan wan prestasi atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Dalam P1618 dan PerLKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanki Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional yang merupakan kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional. Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia dengan mengacu pada PerLKPP No. 8/2018.

Sanksi Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam pasal 78 ayat (4) P1618 yang terdiri dari:

  1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  2. sanksi pencairan jaminan;
  3. Sanksi Daftar Hitam;
  4. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  5. sanksi denda.

Perbuatan yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

  1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  3. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  4. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

  1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  2. menyebabkan kegagalan bangunan;
  3. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada :

  1. Kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
  2. Kantor cabang/ perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/ perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
  3. Perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
  4. Anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

Kapan Sanksi Daftar Hitam efektif diberlakukan? Menurut Pasal 6 PerLKPP No. 17/2018 menyebutkan bahwa Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non-retroaktif). Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

Lantas bagaimana jika penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam telah ditetapkan sebagai pemenang dan sedang mengerjakan paket pekerjaan tersebut sementara disaat penandatangan kontrak penetapan sanksi daftar hitam belum diumumkan melalui portal pengadaan nasional?

Permasalahan ini akan dibahas pada tulisan selanjutnya. Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s