Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam diskusi pada sebuah pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD, terdapat hal yang terus menerus dipermasalahkan dalam pelaksanaan pokir yang telah diprogramkan ke dalam RKPD dan dianggarkan di dalam DPA OPD. Pada umumnya mereka mengusulkan paket pekerjaan yang memiliki pagu di bawah Rp.200 juta dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Usulan tersebut disampaikan oleh masing-masing anggota ke dalam RKPD dan selanjutnya diprogramkan menjadi salah satu prioritas oleh masing-masing OPD. Berkaitan dengan prioritas ini kadang kala agak sumir antara prioritas dalam arti yang sesungguhnya dengan prioritas untuk memperlancar proses pembahasan anggaran.

Bagi seorang kepala perangkat daerah, mereka harus mampu dengan jeli menentukan strategi yang harus diterapkan dalam mengusulkan suatu program prioritas pada renjanya. Dan di dalam prioritas tersebut tidak dapat dihindari adanya intervensi. Baik intervensi dari kepala daerah yang menjaga agar tetap dapat memenuhi janjinya kepada masyarakat yang telah disampaikan dan dituangkan ke dalam RPJMD-nya dan dari para anggota DPRD melalui pokirnya. Dan sayangnya banyak kepala perangkat daerah yang tidak mampu menetapkan suatu program tersebut memang merupakan program prioritas atau tidak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi masalah dikemudian hari.

Keterbatasan kompetensi seorang PA/KPA untuk bertindak sebagai PPK dalam proses pengadaan barang/jasa pada akhirnya semakin memperumit kondisi yang dihadapi. Hal ini juga akan lebih parah jika pemahaman anggota DPRD yang terbatas mengenai proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang sering terjadi adalah hanya mendengarkan informasi yang tidak utuh dari para konstituennya yang tidak dapat dihindari memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri.

Namun untuk dapat memahami masalah pemaketan dan konsolidasi, maka perlu mengetahui dulu apa itu pemaketan dan siapa yang terlibat di dalamnya, serta mengetahui apakah peran dari masing-masing pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa selalu dimulai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22 Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut :

  1. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  2. pernyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  3. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  4. konsilidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  5. biaya pendukung.

Pengguna Anggaran sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan  anggaran belanja;
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam  anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  3. menetapkan perencanaan pengadaan;
  4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  6. menetapkan Penunjukan Langsung untuk ulang gagal;
  7. menetapkan PPK;
  8. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  9. menetapkan PjPHP/PPHP;
  10. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  11. menetapkan tim teknis;
  12. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  13. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  14. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan berkaitan dengan tugas dan kewenangan tersebut, seorang pengguna anggaran dapat melimpahkannya kepada seorang KPA dengan tambahan satu kewenangan dalam menjawab Sanggah Banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi. Dan dalam melaksanakan tugasnya, KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan (pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018):

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;/atau
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Seorang PPK sesuai dengan pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki tugas:

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka.

Di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan langsung bukanlah merupakan hal yang haram, namun pengadaan langsung digunakan untuk suatu pengadaan barang/jasa yang dipandang akan lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi substansi transparansi dan ekonomis. Disini sebenarnya untuk mempermudah bagi PPK dalam melakukan transaksi sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih simpel dengan waktu yang lebih cepat. Namun dalam faktanya, pada akhirnya pengadaan langsung sering disalahartikan menjadi pilihan untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dikondisikan. Sehingga pada akhirnya lebih banyak terjadi inefisiensi anggaran dibandingkan efisensinya.

Dalam faktanya sebagian besar pengadaan langsung cenderung inefisiensi dan membuka ruang untuk terjadinya KKN. Untuk mengurangi terjadinya inefisiensi dan KKN, maka LKPP telah menganjurkan kepada seluruh PPK untuk dapat menggunakan e-katalog dalam melakukan proses pengadaan barang/ jasa. Dan dalam Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan Pengadaan langsung intervensi pihak luar akan sangat besar sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan terutama dalam hal penetapan pelaksana pengadaan barang/jasa (penyedia).

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Perlem No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa disebutkan bahwa pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

  1. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah;
  2. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku Usaha;
  3. ketersediaan barang/jasa di pasar;
  4. kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
  5. ketersediaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Dan pada ayat (2) pasal yang sama juga disampaikan larangan yang harus menjadi perhatian oleh PPK, antara lain:

  1. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;
  2. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai;
  3. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
  4. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pada dasarnya dalam melakukan pemaketan seorang PPK juga diamanatkan untuk menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan lelang. Namun dengan mengacu kepada prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel seharusnya PPK dapat memilih metode pemilihan yang tepat sehingga prinsip tersebut dapat terpenuhi. Masalah tipikor sering muncul diujung proses pengadaan barang/jasa, yakni saat serah terima dan proses transaksi pembayaran atas klaim telah dilakukan.

Sedangkan mengenai konsolidasi diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh PPK dan/atau UKPBJ.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia yang sama. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

Dalam hal melakukan konsolidasi, PPK harus melakukan tahapan sebagai berikut :

  1. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA;
  2. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  3. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
  4. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  5. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  6. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA;
  7. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s