Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK

Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjadi salah satu persyaratan Utama agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari :

  1. PA;
  2. KPA;
  3. PPK;
  4. Pejabat Pengadaan;
  5. Pokja Pemilihan;
  6. Agen Pengadaan;
  7. PjPHP/PPHP;
  8. Penyelenggara Swakelola; dan
  9. Penyedia.

Namun dalam pembahasan kali ini hanya difokuskan kepada PPK dan peranannya dalam pengendalian suatu kontrak. Dan sebelum membahas lebih lanjut, maka harus diketahui dulu siapa itu PPK.

PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh PA. Dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, PA dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan APBD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan dalam hal :

  1. Penetapan PPK;
  2. Penetapan Pejabat Pengadaan;
  3. Penetapan PjPHP/PPHP;
  4. Penetapan Penyelenggara Swakelola;
  5. Penetapan Tim Teknis. Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
  6. Menyatakan tender gagal; dan
  7. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk pemilihan :
    • Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
      Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    • Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paketPengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas :

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam proses pengadaan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan  masa serah terima pengadaan barang/jasa. Mengingat peranan PPK yang begitu besar, maka seorang yang diangkat dan ditetapkan sebagai PPK haruslah seorang yang memiliki pengetahuan terhadap pengadaan barang/jasa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan serah terima hasil pengadaan barang/jasa.

Perubahan perananan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 16/2018 ini yang terbatas pada masalah administrasi menuntut peranan yang lebih besar dari PPK, dimana PPK akan berperan besar dalam menerima atau menolak barang/jasa yang diadakan. Selama ini PPK selalu menyerahkan proses pengadaan barang/jasa sepenuhnya kepada PjPHP atau PPHP sehingga “sedikit” melempar tanggung jawab atas barang/jasa yang diadakan kepada PjPHP atau PPHP.

Dalam mengawali proses pengadaan barang/jasa, PPK akan mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa unit kerja, menyusun KAK, Spesifikasi Teknis, menetapkan HPS, menyusun SSUK dan SSKK, dan membuat draft/konsep rancangan kontrak. Agar proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan adanya pengendalian terhadap semua tahapan. Pengendalian ini antara lain sebagai berikut :

  1. Pengendalian dokumen pemilihan (KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, SSUK, SSKK, dan draft kontrak);
  2. Pengendalian waktu pemilihan penyedia barang/jasa;
  3. Pengendalian Kontrak:
    1. waktu pelaksanaan kontrak,
    2. kualitas dan kuantitas barang/jasa,
    3. fungsionalitas barang/jasa, dan
    4. Lokasi akhir serah terima barang/jasa.

Tujuan dilakukannya kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa akan tercapai. Sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi pemenuhan terhadap syarat kualitas, persyaratan waktu, dan persyaratan biaya. Cara yang ditempuh dalam kegiatan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa adalah dengan memastikan para phak yang terlibat menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

Kegiatan pengendalian kontrak bukan hanya perlu dilakukan oleh pemilik pekerjaan (PPK), tetapi juga melibatkan penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengingat ketika para pihak telah terlibat di dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa, maka para pihak tersebut telah menjadi suatu entitas dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga, kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak merupakan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut.

Dokumen kontrak umumnya memuat :

  1. Surat Perjanjian;
  2. Penawaran penyedia barang/jasa dan daftar kuantitas dan harga;
  3. Syarat-syarat umum kontrak;
  4. Syarat-syarat khusus kontrak;
  5. Spesifikasi atau kerangka acuan kerja;
  6. Gambar-gambar;
  7. Dokumen lainnya.

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa menggambarkan tentang :

  • Titik-titik kritis pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengendalian pelaksanaan kontrak;
  • Penyebab risiko dan risiko yang ditimbulkan apabila titik-titik kritis pelaksanaan kontrak tersebut tidak terkendali;
  • Prosedur pengendalian kontrak untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko potensial yang ada.

Dari sedikit gambaran di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja seorang PPK sangatlah berat dan komplek. Apalagi saat ini dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana tugas PjPHP dan PPHP hanyalah bersifat administrasi saja. Hal ini tertuang dari definisi PjPHP dan PPHP yang tertuang di dalam pasal 1 angka 14 dan 15 yang menyebutkan sbb:

PjPHP

merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPHP

merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal ini tentu berbeda dengan definisi yang ada di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya yang menyebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Definisi PPK sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Sehingga kompetensi seseorang yang menduduki PPK sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan kompetensi ini juga telah ditegaskan dalam Perpres Np. 16 Tahun 2018 pada pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pada pasal 88 huruf c dan d dipertegas kembali dengan menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Presiden ini  berlaku:

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki dengan 31 Desember 2023;

Sedemikian pentingnya kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu mendapatkan perhatian bagi BKPSDM masing-masing daerah untuk mempersiapkan personil ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut di atas. Hal ini tidak lain bertujuan agar seorang PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s