Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut:

  1. Adanya kesepakatan;
  2. Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya obyek;
  4. Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

CATATAN :

  • Bila perjanjian  tidak memenuhi syarat 1 dan 2, maka perjanjian dapat dibatalkan, jika salah satu pihak tidak menerimanya;
  • Bila perjanjian tidak memenuhi syarat 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada dari awal.

PENJELASAN SELANJUTNYA

Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) terdapat 5 (lima) asas penting yang menjadi landasan dalam kontrak secara hukum yaitu:

  1. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract);
  2. asas konsensualisme (concsensualism);
  3. asas kepastian hukum (pacta sunt servanda);
  4. asas itikad baik(goodfaith); dan
  5. asas kepribadian(personality).

Dalam hukum Indonesia berdasarkan Buku Ketiga KUH Perdata tentang syarat- syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah sebagai berikut:

Syarat Subyektif

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
    Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya

  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

    Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

    1. Anak di bawah umur (belum dewasa);
    2. Orang yang berada di bawah pengampunan;
    3. Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974).

Syarat Obyektif

  1. Suatu hal tertentu
    Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan untuk sahnyaperjanjian memerlukan syarat, “Suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidakberbuat sesuatu”.
  2. Sebab yang halal
    Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s