Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, diketahui bahwa tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    3) rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Menandatangani Kontrak;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Namun yang sering terjadi adalah pptk yang tidak memiliki kaitan dalam proses pengadaan barang/jasa pun kadang kala dilibatkan oleh PPK dikarenakan yang bersangkutan tidak menguasai substansi tugas dan kedudukannya sebagai PPK. Nah inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab banyaknya permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa terutama dalam hal manajemen kontrak. Seyogyanya seorang PPK yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas juga harus memiliki bekal yang cukup dan telah memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar.

Keberadaan PPTK diatur dalam tugas dan fungsinya sebagai pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah dengan dasar PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 berikut perubahannya. Sehingga peranan PPTK lebih kepada penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan PPK diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan lelang umum. Namun di dalam praktiknya telah diatur kembali metoda pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan:

  1. Pengadaan Langsung
  2. Lelang/Seleksi Sederhana
  3. Lelang/Seleksi Umum
  4. Lelang Terbatas
  5. Kontes/Sayembara
  6. Penunjukan Langsung

Di dalam proses pengadaan barang/jasa, maka PPK membuat draft rancangan kontrak yang akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen pemilihan yang akan disusun oleh pejabat pengadaan b/j atau pokja ULP. Dalam hal ini diharapkan penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah mengetahui rancangan kontrak dan isinya. Sehingga jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang, maka penyedia barang/jasa terpilih hanya melakukan penajaman-penajaman terhadap isi dokumen kontrak.

Di dalam persiapan melakukan kontrak, maka PPK juga harus mengetahui tipe kontrak seperti apa yang akan dilakukan dan ditanganinya sehingga tidak salah dalam melakukan manajemen kontrak dengan penyedia barang/jasa :

Mengacu pada pasal 50 ayat (2), maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan berdasarkan :

  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
    Kontrak berdasarkan cara pembayaran, maka dapat dibedakan menjadi :
    a. Kontrak Lump Sum;
    b. Kontra Harga Satuan (unit price);
    c. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
    d. Kontrak Persentase; dan
    e. Kontrak Terima Jadi (Turn Key).
  2. Kontrak berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
    Kontrak juga bergantung dengan tahun anggaran, sehingga dikenal dengan adanya kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Perbedaan isi kontrak tersebut yang paling krusial adalah masa penyelesaian pekerjaan dan masa pembayaran atas tagihan atas prestasi yang telah dilakukan.
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan
    Kontrak tipe ini terdiri dari :
    a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Bersama, dan
    c. Kontak Payung (Framework Contract)
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan
    a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Banyaknya permasalahan yang muncul saat berlangsungnya kontrak cenderung terjadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman dari PPK terhadap manajemen kontrak. Bahkan kadang kala juga masih didapati banyaknya PPK yang tidak mengetahui kontrak yang sedang dijalaninya atau ditanganinya. Hal ini sesungguhnya merupakan salah satu masalah sehingga tidak heran jika di ujung berakhirnya kontrak sering terjadi masalah antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau PPK dengan Aparat Penegak Hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s