Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif saja sehingga dari strukturnya pun menjadi lebih ringkas. Sedangkan aturan lanjutan atau aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 ini akan diatur kemudian. Inilah alasan mengapa Perpres No. 16 Tahun 2018 disebut lebih sederhana. Kondisi ini terlihat dari jumlah pasal pada batang tubuh aturan yang hanya berjumlah 94 pasal saja.

Aturan turunan Perpres No.16 Tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya. Dan aturan turunan tersebut wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16 Tahun 2018 diundangkan. Jumlah aturan turunan yang wajib diterbitkan tersebut mencapai 29 peraturan. Aturan turunan yang wajib diterbitkan tersebut terdiri dari (dikutip dari http://www.khalidmustafa.info/2018/03/20/aturan-turunan-dari-perpres-16-tahun-2018.php):

  1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP), terdiri dari :
    1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
    2. Agen Pengadaan;
    3. Perencanaan Pengadaan;
    4. Konsolidasi Pengadaan;
    5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
    6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
    7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
    8. Metode Pemilihan Penyedia;
    9. Metode Evaluasi Penawaran;
    10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
    11. Kualifikasi Penyedia;
    12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
    13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
    14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
    15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
    16. Pengecualian;
    17. Tender/Seleksi Internasional;
    18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
    19. Sumber Daya Manusia;
    20. Kelembagaan;
    21. Sanksi;
    22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
    23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
    24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terdiri dari :
    1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
    2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
    1. Dokumen Pendukung Kontrak.
  4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
    1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
  5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
    1. Pelaksanaan Penelitian.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s