Perbedaan Perpanjangan Waktu dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Banyak yang sering salah dalam memahami antara perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Akibatnya sering terjadi permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut. Lantas apa perbedaannya? Dalam tulisan kali ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya terhadap hal tersebut di atas.

Perpanjangan waktu kontrak adalah perubahan kontrak berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak yang disebabkan adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa yang menuntut adanya kompensasi  perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Perpanjangan waktu kontrak ini diberikan setelah melalui proses SCM yang memaparkan kondisi yang dihadapi dan dukung dengan justifikasi yang kuat sehingga mendukung pemberian kompensasi perpanjangan waktu kontrak. Kompensasi ini tidak serta merta diberikan begitu saja, namun perlu didukung dengan data yang memadai serta analisa teknis yang cermat, tepat dan akurat. Kompensasi ini merupakan kesepakatan yang diberikan oleh PPK terhadap penyedia barang/jasa atas kondisi yang dihadapi.

Pada Pasal 87 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Hal tersebut di atas kemudian dijelaskan kembali di dalam Perka LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada syarat-syarat umum kontrak huruf p) tentang Perubahan Kontrak angka (2) yang menyatakan Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.

Ketentuan mengenai adendum perpanjangan waktu kontrak diatur secara khusus di dalam dokumen pengadaan dan dokumen kontrak dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal penandatanganan kontrak/surat perjanjian terutama di dalam syarat-syarat umum kontrak. Kondisi seperti apa yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dituangkan di dalam dokumen kontrak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Dalam hal kondisi perpanjangan waktu kontrak disini lebih cenderung pada kompensasi yang diperoleh oleh penyedia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang disebabkan :

  1. Keadaan kahar;
  2. Peristiwa kompensasi;
  3. Perubahan kondisi lapangan.

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dari penyedia barang/jasa.

Dalam Pasal 93 ayat (1a) Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa “Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran”.

Pada dasarnya pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini diberikan berlatar belakang terhadap terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ini diikuti dengan pemberian sanksi berupa denda 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak atau dari nilai bagian kontrak.

Perpanjangan waktu kontrak dapat dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki syarat kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kompensasi perpanjangan kontrak dapat diberikan. Kira-kira penjelasannya sebagai berikut :

  1. Kriteria Force Majeur (Keadaan Kahar)
    • Terdapat pernyataan Force Majeure dari instansi berwenang (bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan gangguan industri;
    • Untuk Force Majeure di luar yang disebutkan di atas tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang  berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force majeure misalnya data curah hujan dari BMKG,  pemotongan anggaran oleh kementerian keuangan,atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak;
    • Kejadian Force Majeure menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
  2. Peristiwa Kompensasi
    • PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
    • PPK melakukan pembayaran terlambat kepada penyedia;
    • PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
    • PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
    • PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
    • PPK sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan dokumen lampiran kontrak (gambar dan/atau spesifikasi teknis) sehingga harus dilakukan penyesuaian dalam bentuk volume, jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan;
    • Ketentuan lain dalam SSKK.

Sedangkan untuk penambahan waktu dalam rangka pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terdapat 2 (dua) kondisi, yaitu :

  1. Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran, memenuhi persyaratan antara lain :
    • Tidak direncanakan sebelum penandatangan kontrak (bukan merupakan kesengajaan);
    • Terdapat analisis PPK yang menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
    • Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan.
  2. Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran, memenuhi persyaratan antara lain :
    • Tidak direncanakan sebelum penandatangan kontrak (bukan merupakan kesengajaan);
    • Terdapat analisis PPK yang menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
    • Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan;
    • Memperpanjang jaminan pelaksanaan (apabila ada);
    • Penyedia membuat pernyaataan bahwa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan  pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya; dan
    • PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya (apabila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran).

Dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tidak diperlukan adanya dokumen addendum kontrak berupa perpanjangan waktu mengingat hal tersebut merupakan kesempatan yang diberikan secara bersyarat (tetap dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan). Namun, tetap diperlukan adanya addendum perubahan pembebanan anggaran bagi pemberian kesempatan yang akan melampaui akhir tahun anggaran.

Dalam perpanjangan waktu kontrak diperlukan adanya dokumen addendum kontrak terhadap perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sebagai kompensasi dari kondisi yang dihadapi pada penjelasan sebelumnya di atas. Addendum perpanjangan waktu kontrak dan addendum perubahan pembebanan anggaran harus sudah selesai dilakukan sebelum kontrak berakhir.

Lantas bagaimana dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan bagi pekerjaan yang dilengkapi dengan dokumen jaminan pelaksanaan pekerjaan?

  1. Untuk Perpanjangan Waktu Kontrak, maka jaminan pelaksanaan diperpanjang sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan kontrak diberikan sebagaimana tertuang di dalam dokumen addendum kontrak dengan besaran jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak;
  2. Untuk Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan harus diperpanjang sampai dengan waktu sesuai dengan pemberian kesempatan meskipun melampaui akhir tahun anggaran. Namun ada hal yang harus diperhatikan secara cermat terhadap besaran jaminan pelaksanaannya, yaitu :
    • Apabila  denda  keterlambatan  berdasarkan  1/1000  dari bagian  kontrak  yang  belum  diselesaikan, maka  besaran jaminan pelaksana tetap 5% dari nilai kontrak.;
    • Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda lebih dari 5%, maka penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% dari nilai Kontrak (Pasal 4 ayat (1) PMK No. 243 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK No. 194 Tahun 2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran).

Lantas bagaimana dengan pengenaan denda dalam kedua kondisi tersebut (perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan)? Berikut penjelasannya!

Mengingat perpanjangan waktu kontrak merupakan kompensasi atas kondisi yang dihadapi (keadaan kahar, kesalahan PPK/peristiwa kompensasi), maka tidak dikenakan sanksi berupa denda. Dalam kondisi ini addendum dokumen kontrak perlu dilengkapi dengan data dan justifikasi teknis yang kuat, akurat, dan cermat.

Sedangkan pada pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, pengenaan denda tetap diberikan sebagai sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Dalam kondisi ini pengenaan denda keterlambatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut (tergantung klausal dalam kontrak) :

  1. 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaianmasing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain danmemiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;
  2. 1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

Dalam Perpanjangan Waktu Kontrak, batas maksimal ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan ke dalam dokumen addendum kontrak yang ditunjang dengan data dan justifikasi teknis, dan dikenakan denda keterlambatan. Sedangkan pada Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, batas maksimal adalah selama 90 hari dan tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari atau per bagian nilai kontrak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s