Denda dan Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disaat sebuah pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak apakah otomatis dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan ketentuan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak?

Tentu saja hal ini tidak otomatis mengenakan denda dengan mengesampingkan penyebab terjadinya keterlambatan tersebut. Seorang PPK harus terlebih dahulu mengevaluasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini seorang PPK harus mampu memahami substansi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan telah dituangkan dalam dokumen yang diberi nama kontrak.

Disaat melakukan evaluasi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK harus mampu memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan tersebut. Penyebab keterlambatan dapat disebabkan antara lain :

  1. Keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan kahar;
  2. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor PPK;
  3. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor penyedia barang/jasa

Untuk diawal penjelasan ini akan saya mulai membahas dari faktor penyebab oleh penyedia barang/jasa. Mengapa demikian? Karena untuk keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan kahar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 ayat (5) Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa “keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi”. Namun itupun harus didahului dengan administrasi berupa pemberitahuan keadaan kahar secara tertulis dari penyedia barang/jasa kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 91 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sedangkan jika keterlambatan yang disebabkan oleh faktor PPK, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 122 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, maka diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Bagaimana jika keterlambatan terjadi dari faktor penyedia barang/jasa yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemanfaatan hasil pekerjaan?

Mengacu pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.1. Perpres No. 54/2010 menyebutkan bahwa :

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Pemberian kesempatan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan SCM sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak/perjanjian. Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permohonan penambahan waktu dengan dilengkapi justifikasi teknis terhadap usulan tersebut.

Pada intinya penyedia barang/jasa masih mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya maksimal selama 50 (lima puluh) hari kalender atau 5%. Selama pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka penyedia barang/jasa dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau dari bagian nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan (dipilih salah satu dan dituangkan dalam perjanjian kerja/kontrak). Pada umumnya kesalahan yang sering dilakukan oleh PPK adalah dengan tidak menetapkan pilihan dalam memberikan ketentuan denda sehingga menjadi salah satu kelemahan di dalam penetapan pengenaan nilai denda disaat dibutuhkan.

Minimnya pengetahuan dan kecermatan PPK dalam perjanjian kerja inilah yang pada akhirnya berujung pada permasalahan hukum dengan para penegak hukum. Kelemahan ini pulalah yang kadang kala dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu seorang PPK harus memiliki pengetahuan dan memahami isi kontrak/perjanjian yang tertuang di dalam dokumen kontrak/ surat perjanjian untuk meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s