Bolehkah Menandatangani Kontrak untuk dicatat Sebagai Utang??

Anggaran luncuran yang selanjutnya dicatat sebagai utang daerah saat ini menjadi salah satu fenomena bagi daerah kabupaten/kota akibat besarnya defisit keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan terdapat beberapa pekerjaan yang telah berjalan mengingat perjanjian yang telah ditandangani pun masuk ke dalam daftar penundaan pembayaran. Hal ini dibenarkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dicatat sebagai utang dalam laporan neraca keuangan pada tahun sebelumnya.

Sebenarnya apa sih definisi utang dalam pengelolaan keuangan daerah dan bagaimana mengatasi gejolaknya dalam pengadaan barang/jasa di tahun berjalan?

Menurut Pasal 1 angka 59 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah“.

Dalam hal Pengadaan barang/jasa juga telah dibuat rambu-rambu mengenai hal ini dengan mencegah terjadinya utang tanpa dasar yang jelas atau perjanjian. Pasal 13 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Memahami makna pasal ini lebih menekankan kepada PPK untuk mencegah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga terhadap pekerjaan yang belum dianggarkan dalam DPA APBD/APBN. Dalam hal ini, PA/KPA tidak dapat memerintahkan kepada suatu perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan apabila anggaran belum ada dengan kata lain istilah “Pak Dul” atau pakai dulu tidak dapat dibenarkan alias ILEGAL.

Sesuai dengan Pasal 10 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam batas anggaran yang telah ditetapkan maksudnya adalah anggaran tersebut tersedia dan ditetapkan dalam bentuk DPA dan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam hal ini memperkuat apa yang telah disampaikan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas.

Kesimpulannya adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan tertentu untuk melakukan ikatan perjanjian sebelum tersedianya anggaran.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s