Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidik di masing-masing daerah.

Selain itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka juga terjadi lonjakan signifikan dalam pengalokasian anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini di setiap kabupaten/kota. Kondisi ini tentunya perlu disikapi dengan baik, dimana anggaran yang pada awalnya dialokasikan untuk bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini selanjutnya hanya dibagi dua antara pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini.

Seharusnya dengan adanya pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam hal pemanfaatannya, maka dapat diarahkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui perangkat daerah penanggung jawabnya (Dins Pendidikan) secara optimal untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar pada masing-masing daerah. Tentunya untuk dapat melakukan hal tersebut secara optimal diperlukan adanya perencanaan yang matang dan komprehensif.

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendikbud No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota (Pasal 2 ayat (1)). Dan pada pasal yang sama namun di ayat (2) disebutkan indikator SPM pendidikan dasar sebanyak 27 indikator antara lain :

A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota terdiri dari :

  1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
  3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
  4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
  5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
  6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
  7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
  8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
  9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
  10. setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  11. setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh satuan pendidikan terdiri dari :

  1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

  2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

  3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
  4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :
    a) Kelas I – II                : 18 jam per minggu;
    b) Kelas III                   : 18 jam per minggu;
    c) Kelas IV – VI            : 18 jam per minggu;
    d) Kelas VII – IX           : 27 jam per minggu;
  1. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  3. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  4. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
  5. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
  6. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
  7. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dengan memperhatikan hal tersebut, sesungguhnya akan membuat upaya perangkat daerah dalam membuat perencanaan menjadi lebih semakin terarah. Hal ini disebabkan pembagiannya yang sudah cukup jelas dicantumkan di dalam aturan tersebut. Yang menjadi konsentrasi utama dalam pembangunan pendidikan sebagai porsi dari perangkat daerah Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota adalah :

  1. menyediakan unit sekolah/satuan pendidikan dengan jarak yang semakin dekat dengan jangkauan masyarakat. Penyediaan ini dapat dilakukan pula dengan melibatkan masyarakat atau pihak swasta yang memiliki core business di bidang pendidikan. Dan kondisi sekolah harus dalam kondisi baik fungsi. Sehingga untuk menjawab indikator ini dapat diciptakan kegiatan berupa :
    1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
    2. Rehabilitasi Ringan/Berat atau Revitalisasi Gedung Satuan Pendidikan;
  2. menyediakan daya tampung yang cukup bagi masyarakat usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya dalam bentuk Ruang Kelas (baik dalam bentuk pembangunan baru/ RKB maupun dalam bentuk rehabilitasi ringan/berat ruang kelas). Peningkatan daya tampung ini untuk mengakomodir besarnya usia sekolah yang harus ditampung dengan tanpa mengabaikan standar muatan kelas yang harus dipenuhi, yakni :
    1. Untuk SD/MI berkapasitas tidak melebihi 32 orang per ruang kelas;
    2. Untuk SMP/MTs berkapasitas tidak melebihi 36 orang per ruang kelas.
      • Untuk kondisi saat ini, pada umumnya kapasitas siswa dalam satu ruang kelas belum mencapai jumlah yang ideal terutama yang ada di daerah perkotaan. Kebijakan sekolah gratis pun pada akhirnya memberi andil yang cukup besar dengan banyaknya orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri sehingga seolah-olah jumlah ruang yang ada masih kurang (sebagai contoh dalam penulisan ini adalah sekolah di Kota Batam).
    3. Kegiatan yang bisa diciptakan disini seperti :
      • Pembangunan Ruang Kelas Baru;
      • Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Kelas;
      • Pembangunan Ruang Guru;
      • Rehabilitasi Ruang Guru;
      • Pembangunan Infrastruktur Penunjang;
      • Rehabilitasi Infrastruktur Penunjang;
  3. Membangun laboratorium IPA pada setiap SMP/MTs yang belum memilikinya dan melengkapi standar kebutuhan minimal laboratorium IPA (satu set peralatan praktik untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik) dengan kapasitas daya tampung sebanyak 36 orang. Dalam indikator ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :
    1. Pembangunan Ruang Perpustakaan/Laboratorium;
    2. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan/Laboratorium;
    3. Pengadaan tenaga laboratorian;
  4. Melengkapi kebutuhan tenaga guru dan kependidikan di satuan pendidikan dengan dilengkapi fasilitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan minimal. Dalam hal ini kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :
    1. Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, dan Tata Usaha yang terpisah;
    2. Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Alat Peraga, Alat Laboratorium, dan penunjang lainnya)
  5. Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan.Dimana untuk guru SD/MI berarti berkualifikasi guru SD/guru kelas sedangkan untuk guru SMP/MTs adalah guru mapel sesuai dengan kebutuhan dan background pendidikannya (untuk menjawab indikator SPM nomor 5 s.d. 10). Konsentrasi utama sesuai dengan SPM memang kepada 5 (lima) mapel antara lain Matematika, IPA, BAhasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan, namun lebih baik jika semua guru kelas maupun guru mapel telah memiliki sertifikat pendidik. Untuk hal ini berarti kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan adalah :
    1. Pengadaan Tenaga Guru dan Kependidikan;
    2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan dapat berupa diklat untuk peningkatan pemahaman tupoksi dan teknis sebagai guru dan tenaga kependidikan;
    3. Sertifikasi Guru sebagai Pendidik;
  6. Penyediaan kepala sekolah untuk sebuah satuan pendidikan tidak cukup hanya memiliki kecukupan golongan ruang atau pangkat saja (khusus sekolah negeri), namun juga harus memiliki pengalaman dan latar belakang manajemen pengelolaan sekolah yang baik pula seperti pernah duduk sebagai wakil kepala sekolah sebelumnya. Secara teknis manajemen seorang kepala sekolah sebelum menduduki jabatan sebagai kepala sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs telah memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D-IV, memiliki sertifikat pendidik serta telah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah. Menyikapi hal ini, maka kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :
    1. Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah (Talent Scouting);
    2. Peningkatan Mutu dan Manajemen Kepala Sekolah;
  7. Tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah tersedianya tenaga pengawas yang kompeten. Dimana pengawas sekolah harus mampu melakukan supervisi dan kunjungan ke sekolah binaannya minimal selama 1 (satu) kali sebulan dan dalam setiap kunjungan mampu melakukan supervisi dan pembinaan selama 3 jam. Untuk kegiatan ini, maka dapat dilakukan kegiatan :
    1. Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah;
    2. Peningkatan Mutu Pengawas Sekolah;
    3. Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Pengawas yang mengakomodir biaya operasional pengawas dalam menjalankan fungsinya.
  8. Peningkatan mutu Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok kerja seperti MKKS, K3S, KKG, atau Kelompok Kerja Pengawas. Dan sesungguhnya untuk dapat mengoptimalkan hal tersebut dapat pula dialokasikan anggaran untuk kelompok-kelompok kerja tersebut sehingga dapat melakukan peningkatan kapasitas personilnya melalui kegiatan mandiri.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dasar memang diperlukan adanya data penunjang agar kegiatan yang dirancang akan tepat sasaran dengan didukung metode yang tepat sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia pendidikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s