Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah

Ingat kalimat ini “bahwa tindak pidana korupsi itu selalu diawali dengan perencanaan yang buruk”?

Ya kalimat itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini disampaikan oleh KPK dalam melakukan tindakan preventif ke seluruh Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasinya. Penyampaian hal tersebut tentulah bukan merupakan sesuatu yang asal saja tanpa adanya kajian mendalam mengingat banyak hal yang selalu diabaikan dan lebih berorientasi pada tingkat kepentingan terbatas. Hal ini disebabkan mekanisme perencanaan Pemerintah Daerah yang melibatkan banyak pihak mulai dari Perangkat Daerah (untuk mengejawantahkan target RPJMD), Masyarakat, maupun hasil reses DPRD yang akhir-akhir ini disebut dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang diatur di dalam piraturan ini meliputi :

  1. Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  2. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan
  3. Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pada Pasal 5 Permendagri No. 86/2017 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perbedaan dengan Permendagri No. 54/2010 adalah terletak pada penambahan kata berkelanjutan. Hal ini merupakan penegasan bahwa pembangunan daerah tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dimana dalam Pasal 1 pada peraturan yang sama menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan llingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan tetap memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (pasal 6 ayat (10)).

Dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi pula prinsip-prinsip perencanaan yang terdiri dari :

  1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
  3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
  4.  dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat.
Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
Terukur  adalah penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Berkelanjutan merupakan pembangunan yang mewujudkan keutuhan llingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan tetap memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Ketidakcermatan dan inkonsistensi terhadap perencanaan yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang dibumbui dengan kepentingan bagi segelintir pihak pada akhirnya membawa ke ranah hukum pidana korupsi yang dimulai dari adanya markup atau perencanaan yang tidak tepat sasaran. Dan untuk mencegah hal tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri mulai menggalakkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk membangun aplikasi e-planning sehingga perencanaan yang dilakukan dapat memenuhi prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk adanya konsistensi terhadap dokumen yang telah dibuat.

Dokumen yang dibuat dalam perencanaan harus berorientasi pada proses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Dalam hal ini dokumen perencanaan yang nantinya akan menjadi pedoman dalam mengejawantahkan dalam dokumen anggaran harus dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD yang selaras dengan musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang.

RKPD merupakan sebuah dokumen yang mengejawantahkan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang disusun dengan melibatkan banyak pihak baik Perangkat Daerah, DPRD, maupun masyarakat melalui mekanisme musrenbang berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, kota, propinsi dan nasional. Sehingga dokumen ini pada akhirnya menjadi kunci konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun uraian pekerjaan yang tertuang di dalam dokumen penggunaan anggaran.

Sesungguhnya jika perencanaan telah dilakukan dengan baik, cermat, dan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan dengan tingkat konsistensi yang tinggi, maka akan mampu mengurangi terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran dari rakyat. Inkonsistensi pada akhirnya terjadi disaat adanya ketidakmampuan pengawalan hasil perencanaan yang telah dilakukan dengan pembuatan dokumen anggaran.

Sejak digembar-gemborkan bahwa adanya aplikasi e-planning yang akan mampu membantu pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dari hasil perencanaan yang dilakukan, maka hampir di seluruh pemerintah daerah berlomba-lomba membangun aplikasi e-planning. Namun sesungguhnya aplikasi tersebut hanyalah merupakan alat bantu bagi pemerintah dalam membuat sebuah dokumen yang akurat, valid dan mampu mengakomodir seluruh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menggunakan sumber anggaran yang berasal dari masyarakat.

Namun di dalam menyusun dokumen perencanaan berupa RKPD yang merupakan pengejawatahan dokumen kerja tahunan, pemerintah harus memiliki dokumen perencanaan lain yang juga menjadi pedoman dalam menyusun RKPD seperti RPJPD, dan RPJMD. Dan untuk perangkat daerah harus memiliki renstra perangkat daerah serta renja perangkat daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendangen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis national yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. pada Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan dengan barbasis pada e-planning.

Namun dalam penulisan kali ini saya akan membahas terbatas pada RKPD saja, dan pada penulisan selanjutnya nanti mungkin akan saya bahas yang lainnya.

Penyusunan RKPD harus didahului dengan persiapan yang baik agar menghasilkan dokumen yang baik pula. Dan di dalam pasal 73 ditegaskan bahwa persiapan yang harus dilakukan antara lain :

  1. menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  2. orientasi mengenai RKPD;
  3. menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  4. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah).

Dalam membuat RKPD harus didahului pula dengan membuat rancangan awal RKPD yang sesuai peraturan ini ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Rancangan awal tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan wal RKPD propinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal ini selanjutnya dibahas dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalan forum konsulats publik untuk memperoleh maskkan dan saran penyempurnaan dan dirumuskan ke dalam merita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah sorta perwakilan masyarakat yang hadir saat forum konsultasi publik. BAPPEDA selanjutnya melakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD pasca forum publik dengan berpedoman pada berita acara kesepakatan yang ada (pasal 81 permendagri no. 86/2017).

Rancangan awal yang telah disempurnakan oleh RKPD selanjutnya disampaikan kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan dari rancangan awal RKPD. Dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 88 ayat (2) disebutkan bahwa rancangan RKPD Kabupaten/Kota diselesaikan paling lambat pada minggu pertama bulan April. Rancangan RKPD ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah (Bupati/ Walikota) melalui Sekda dan menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pentingnya sebuah dokumen bernama RKPD dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini pulalah yang selanjutnya menjadi rujukan bagi setiap perangkat daerah dalam membuat dokumen rencana kerja perangkat daerahnya. Dan belajar dari hasil audit perencanaan yang telah dilakukan oleh BPK diketahui bahwa inkonsistensi pemerintah daerah dalam menterjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran masih lemah. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam setiap tahunnya. Sehingga dampaknya, banyak ditemukan paket pekerjaan yang yang tertuang di dalam dokumen RKA/DPA perangkat daerah tidak tercantum di dalam dokumen RKPD dengan alasan mendesak. Kondisi ini sesungguhnya dapat dihindari jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik sehingga dokumen perencanaan berupa RPJP, RPJMD, RENSTRA PD, RKPD, dan RENJA PD dapat disusun dengan baik dan akurat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s