Seputar Spesifikasi Pengadaan

Spesifikasi pekerjaan sesungguhnya telah mulai muncul saat pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pengguna anggaran memiliki kewajiban untuk menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa(RUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Dan di dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa RUP tersebut terdiri antara lain :

  1. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  2. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-finance), sepanjang diperlukan.

Sementara pada ayat (3) dan pasal yang sama disebutkan bahwa RUP meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  1. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
  2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  3. menetapkan kebijakan umum tentang:
    1) pemaketan pekerjaan;
    2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
    3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
  4.  menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Dan di dalam KAK yang disusun minimal harus memuat sebagai berikut Pasal 11 ayat (4) :

  1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
  2. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
  3. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
  4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan

Namun spesifikasi yang tercantum di dalam KAK tersebut tidaklah bersifat mutlak. PPK wajib melakukan telaah mendalam terhadap spesifikasi yang ada di dalam KAK agar sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya sebelum melakukan proses pengadaan. Sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54/2010, PPK menetapkan spesifikasi atau setelah melakukan pengkajian bersama terhadap rencana pengadaan, PPK menetapkan spesifikasi. Dalam menetapkan spesifikasi teknis PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam RUP (Mudjisantosa, Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara, Agustus 2013, Prima Print).

Spesifikasi  ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pelelangan (pemilihan penyedia) nantinya jika terlalu tinggi dan mengarah pada salah satu merk/ produk tertentu. Sehingga dalam membuat spesifikasi teknis perlu memahami beberapa hal agar terjadi persaingan sehat dan dapat dihindari pelelangan gagal, antara lain :

  1. spesifikasi teknis harus sesuai dengan kebutuhan bagi pengguna/penerima akhir;
  2. tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang dari barang yang telah dimiliki;
  3. spesifikasi teknis selayaknya disusun dengan lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; dan
  4. memaksimalkan penggunaan SNI dalam menentukan kualitas barang/jasa;

ULP melalui Pokjanya dapat mengusulkan perubahan spesifikasi yang telah ditetapkan kepada PPK. Usulan perubahan tersebut mengacu kepada Pasal 11 ayat (3) Perpres 54/2010. Jika usulan Pokja ULP tersebut disetujui oleh PPK, maka harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing). Di dalam melaksanakan penjelasan lelang/seleksi, Pokja dapat dibantu oleh orang/tim yang berkompeten dalam memberikan penjelasan teknis sehingga membantu pokja dalam mendapatkan informasi teknis dan pokja akan mampu pula memberikan penjelasan teknis tentang spesifikasi teknis saat rapat penjelasan tersebut.

Review atas spesifikasi teknis tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya lelang gagal akibat ketidakmampuan peserta yang mendaftar dalam memenuhi kebutuhan PPK KECUALI jika merupakan pekerjaan kompleks dan barang khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh satu atau dua penyedia. Nah jika penyedia barang/jasa yang ada dan mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sangat terbatas, maka sebaiknya dilakukan lelang terbatas atau penunjukan langsung. Satu hal yang perlu dipahami adalah jika barang atau pekerjaan yang dibuat dengan spesifikasi khusus tentu akan memerlukan biaya yang cukup besar pula dalam operasionalnya serta pemeliharaannya. Dan biasanya pekerjaan yang memiliki tipe seperti ini cenderung berpotensi terjadinya tipikor sehingga harus dilakukan lebih hati-hati.

Jika Pokja ULP telah selesai melakukan review terhadap dokumen paket pekerjaan dan ternyata salah satunya merekomendasikan adanya perubahan spesifikasi terhadap pekerjaan tersebut, maka ULP harus menyampaikan hal ini kepada PPK agar menjadi bahan masukkan bagi PPK dalam mengambil keputusan apakah tetap dengan keputusan awal (dokumen awal) atau mengakomodir usulan perubahan yang diajukan oleh pokja ULP. Dan semua hal tersebut harus tertuang dalam dokumen resmi yang menjadi pegangan bagi kedua belah pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s