Siapa yang Membuat Spesifikasi Paket Pekerjaan?

Dalam  proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pasal 1 angka 7). Dan PPK merupakan pejabat yang melakukan perjanjian tertulis dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola (pasal 1 angka 22).

Saat ini dibeberapa daerah telah mampu melaksanakan Perpres No. 54/2010 beserta perubahannya secara utuh, namun tidak menutup kemungkinan juga jika masih banyak daerah yang belum mampu seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut. Salah satunya adalah penetapan seseorang yang lebih disebabkan karena yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dibandingkan pemenuhan kompetensinya. Hal ini tidak lain dengan berlandaskan pada Pasal 1o A dan Pasal 11 ayat (5) Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga tidak heran jika banyak PPK yang justru tidak mengetahui dan memahami tugas serta kewenangannya sebagaimana di atur di dalam pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010.

Salah satu tugas kewenangan PPK di dalam pasal tersebut di atas adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa spesifikasi teknis barang/jasa. Menetapkan spesifikasi teknis merupakan hal yang sangat krusial karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.
Yang menjadi permasalahan adalah, luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa dan dibandingkan dengan ruang lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK harus memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

 Walaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan kepada ahlinya, namun pokok pikiran serta inti dari spesifikasi tetap harus dipahami oleh PPK. PPK tidak boleh berkelit dengan mengatakan bahwa “saya lulusan sosial, jadi tidak mengeti tentang bangunan gedung dan pekerjaan konstruksi.” Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya.  Disini dituntut keluasan pengetahuan dan pengalaman dari seorang PPK.

Dalam proses pembuatan spesifikasi teknis, jika seorang PPK tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka dapat dibantu oleh pihak lain, yakni orang-orang yang berkompeten baik yang berasal dari instansinya sendiri maupun dari luar instansinya. Dan kemudian para pembantu tersebut ditetapkan sebagai tim teknis atau narasumber dalam penyusunan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis juga dapat dibuat oleh konsultan yang berkompeten, namun seorang PPK harus mencermati spesifikasi yang dihasilkan. Jangan sampai pada akhirnya spesifikasi tersebut menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Spesifikasi yang dihasilkan oleh tim teknis atau konsultan harus dipelajari terlebih dahulu oleh PPK sebelum ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa. Dan salah satu yang dihindari adalah spesifikasi yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat kecuali untuk hal-hal yang sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan yang mengakibatkan harus dilakukan proses penunjukkan langsung. Namun jika spesifikasi yang disusun ternyata mengarah kepada penyedia tertentu, sebaiknya harus dihindari oleh PPK.

Bagaimana mengetahui suatu spesifikasi teknis tersebut telah diarahkan kepada penyedia tertentu? Salah satunya adalah ketika dilelangkan akan berakibat banyaknya penyedia yang akan gugur saat evaluasi teknis.

Lantas kapan spesifikasi tersebut dibuat oleh PPK?

Spesifikasi teknis harus sudah tersedia mulai dari dalam dokumen anggaran yang bisa dilihat pada kerangka acuan kerja. Dan spesifikasi yang disusun dan tertuang di dalam KAK tersebut merupakan spesifikasi yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sehingga perlu dikaji kembali bersama oleh pengguna/kuasa pengguna dan kelompok kerja ULP. Dengan demikian diharapkan spesifikasi teknis yang dihasilkan memang merupakan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan dapat ditetapkan metode pemilihannya serta level penyedia yang akan terlibat di dalam proses pemilihannya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s