Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

Perluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Indikasi yang di dapat adalah meningkatnya angka melek huruf dan meningkatnya jumlah fisik bangunan gedung sekolah di suatu daerah. Namun bagaimana jika peningkatan tersebut ditinjau lebih dalam lagi? Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah ketercapaian delapan standar nasional pendidikan. Memang tidaklah mudah untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Dan hal ini juga terlihat di Kota Batam. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI merancang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar sebagai capaian antara untuk mencapai SNP yang menjadi impian bagi bidang pendidikan di Indonesia. Memang belum semua daerah di Indonesia yang telah mencapai tingkat SPM yang baik dan memuaskan. Salah satu penyebab ketidaktercapaian ini adalah besarnya tuntutan masyarakat akibat adanya penerjemahan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan konteks-nya. Salah satunya adalah adanya kebijakan pendidikan gratis yang selalu menjadi salah satu bahan favorit para kepala daerah dalam menjalankan masa kampanye menjelang proses pemilihan mereka dalam pemilihan kepala daerah. Pendidikan gratis adalah salah satu komoditi paling laris yang selalu menjadi kebijakan populer bagi setiap kebijakan di daerah. Lantas apakah memang pendidikan itu gratis dalam penerapannya? Lantas bagaimana korelasi ketercapaian SPM dan pendidikan gratis di Indonesia? Sebelum saya melanjutkan tulisan ini, maka ada hal yang perlu saya tekankan disini. Apakah itu? Ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa tulisan ini adalah pendapat pribadi saya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan merupakan hal yang penulis temui dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurut pendapat saya, TIDAK ADA yang namanya pendidikan gratis di dunia ini. Yang ada hanyalah pergeseran sumber pembiayaan saja yang awalnya bersumber dari pembiayaan orang tua/wali murid bergeser kepada pembiayaan sepenuhnya oleh Pemerintah. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang bersifat nasional dalam pengalokasian anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang mewajibkan untuk pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari APBN/APBD. Hal ini telah diamanahkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lantas sudahkah amanah tersebut terlaksana dengan baik di seluruh daerah Indonesia? Tentu jawabannya adalah belum! Kok bisa ya? Ya tentu saja bisa. Di dalam menjawab amanah UU tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah tersebut. Namun apakah yang terjadi? Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bagian Keempat Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun bagaimana dengan sistem pengalokasian anggaran di Kabupaten/Kota, Provinsi yang pada umumnya dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam membuat KUA/PPAS setiap tahunnya? Ya, umumnya hampir seluruh TAPD menetapkan pagu 20% bidang pendidikan tersebut dengan mengikutsertakan gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan.  Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain adalah adanya keterbatasan sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah terdapat daerah-daerah yang mampu melaju kencang dikarenakan sumber pendapatan daerah besar, namun ada yang berjalan dengan lambat bahkan stagnan. Hal ini pulalah yang menjadi penyebab TAPD dan Banggar DPRD mengambil kesepakatan dan pemahaman yang sama terhadap penerjemahan pengalokasian minimal 20% (dua puluh perseratus) APBN/APBD. Salah satu yang menguatkan hal tersebut adalah adanya penyatuan pencatatan pelaporan keuangan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicatat sebagai salah satu komponen dari APBD masing-masing daerah. Meskipun sesungguhnya seluruh daerah mengetahui bahwa DAK tersebut merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN. Lantas bagaimana korelasi kebijakan tersebut dengan ketercapaian SPM pada setiap daerah yang ada di Indonesia? Pengalokasian anggaran yang masih mengikutsertakan gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan pada akhirnya membuat pencapaian target menjadi tidak optimal. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi  rencana kerja kepala sekolah dalam upaya memenuhi 8 SNP. Penopang anggaran operasional sekolah yang bersumber dari dana BOS belum mampu menutupi kebutuhan anggaran oleh sekolah untuk memenuhi 8 SNP. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam membantu sekolah dalam memenuhi 8 SNP sangat dibutuhkan. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi hal tersebut, maka Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan tersebut memerlukan peran serta tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dengan melibatkan masyarakat. Dan dalam mengelola sekolah, Kepala Sekolah perlu menerapkan manajemen berbasis sekolah dimana dalam mengelola sekolah, Kepala Sekolah melibatkan seluruh komponen yang ada disekolah seperti guru, siswa, tenaga kependidikan, orang tua/ wali serta tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengalokasikan sebesar 20% dari APBN, dan APBD khusus untuk bidang pendidikan. Dan hal ini pulalah yang dijawab oleh oleh seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan ketentuan tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah adanya penggabungan antara dana murni APBD dan dana transfer yang bersumber dari APBN dalam perhitungan alokasi anggaran tersebut. Pada intinya penulisan ini bermaksud ingin menyampaikan sebuah pendapat pribadi saya, bahwa di dalam usaha memenuhi 8 SNP yang telah ditetapkan oleh seluruh satuan pendidikan perlu adanya dukungan anggaran secara nyata untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam menjalankan programnya. Dan program yang telah disusun oleh kepala satuan pendidikan harus mendapatkan dukungan dan dikomunikasikan kepada seluruh elemen yang ada di satuan pendidikan tersebut termasuk dengan Dinas Pendidikan selaku instansi pembina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s