Dilematika Keterlambatan Penayangan Daftar Hitam

Salah satu yang menjadi ketakutan bagi pokja adalah jika penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan yang sedang dilelangkan ternyata masuk dalam daftar hitam. Dan yang sering pula menimbulkan dilema adalah jika informasi  mengenai daftar hitam itu baru diketahui saat telah penandatanganan kontrak. Kadang kala PPK menjadi bingung untuk mengambil tindakan selanjutnya menindaklanjuti informasi mengenai status daftar hitam penyedia tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal tentang daftar hitam atau yang lebih dikenal dengan blacklist.

Pada Pasal 19 ayat 1 huruf n Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya menyatakan syarat bagi penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti proses pemilihan (lelang) penyedia barang/jasa dengan menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Definisi daftar hitam sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lantas siapa yang menetapkan suatu penyedia barang/Jasa masuk ke dalam daftar hitam? Sesuai dengan pasal 124 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. PA/KPA dapat menetapkan suatu penyedia barang/jasa masuk ke dalam daftar hitam dengan mengacu kewenangan yang dimiliki oleh PA/KPA sesuai dengan Pasal 5 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Daftar hitam dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yakni :

  1. Daftar Hitam,
  2. Daftar Hitam Nasional.

Jika dilihat secara sekilas dalam pengelompokan tersebut, lantas apa perbedaannya? Tentu untuk mengetahui hal tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu definisinya sebagai berikut (mengacu pada Pasal 1 angka 6 dan 7 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014) :

  • Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Daftar Hitam Nasional adalah  kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Yang menjadi masalah adalah jika penyedia barang/jasa telah masuk ke dalam daftar hitam namun tidak diketahui oleh pokja atau pejabat pengadaan barang/jasa sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang bahkan sampai menandatangani kontrak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain informasi mengenai daftar hitam baru diketahui secara umum jika telah dipublikasikan oleh LKPP melalui situs http://www.inaproc.go.id.

Penyedia barang/jasa yang telah masuk ke dalam daftar hitam pada dasarnya tidak memiliki hak untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh pokja maupun pejabat pengadaan. Haknya telah dicabut seiring dengan sanksi yang diperoleh atas kinerja yang telah dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP Nomor 18 tahun 2014 telah disebutkan bahwa penyedia yang dikenakan sanksi ke dalam daftar hitam apabila :

  1. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  4. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  5. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  6. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
  7. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  8. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
  9. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  10. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
  11. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  12. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
  13. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
  14. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  15. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  16. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  17. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  18. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  19. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
  20. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sesuai dengan peraturan yang sama disebutkan bahwa masa berlaku daftar hitam adalah selama 2 (dua) tahun. Sehingga selama 2 (dua) tahun efektif sejak ditetapkannya surat keputusan PA/KPA tentang penetapan daftar hitam, penyedia dikenakan larangan untuk  mengikuti pengadaan K/L/D/I. Hal ini berlaku bagi penyedia yang masuk ke dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional.

Dari definisi hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penyedia yang kena sanksi daftar hitam dapat disimpulkan sebagai penyedia yang tidak berkompeten selama masa sanksi tersebut berlaku, yakni selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini penyedia tersebut tidak kompeten untuk mengikuti seleksi pemilihan suatu paket pekerjaan apalagi melakukan ikatan perjanjian dengan PPK.

Kontrak pekerjaan hanya dapat dilakukan diantara dua belah pihak, yakni antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Penyedia barang/jasa yang dapat menandatangani kontrak adalah penyedia yang telah melalui proses penawaran, evaluasi, sampai dengan penetapan sebagai pemenang atau dengan kata lain merupakan penyedia yang dipandang berkompeten.

Dalam hal penyampaian informasi yang terlambat mengenai daftar hitam, maka menurut pandangan saya dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas serta ketentuan yang berlaku, maka PPK dapat melakukan pembatalan atau pemutusan kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan penyedia barang/jasa yang telah dinyatakan tidak kompeten.

Pemenang lelang haruslah penyedia yang berkompeten dibuktikan dari beberapa tahapan yang dilalui sebelum penetapan pemenang lelang. Lantas bagaimana kelanjutan penyelesaian pekerjaan tersebut? Proses selanjutnya adalah dengan memilih penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang cadangan dengan terlebih dahulu diundang untuk proses penunjukan langsung dengan terlebih dahulu dilakukan proses negosiasi. Namun yang perlu dicermati adalah keterlibatan Tim P4D dan BPKP untuk mendapatkan masukkan lebih lanjut sebelum melanjutkan proses selanjutnya.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s