Percepatan Pengesahan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas daerah Kabupaten/Kota bahkan Propinsi di Indonesia mengalami keterlambatan dalam pengesahan anggaran pada tahun 2017. Sehingga belajar dari hal tersebut, banyak pemerintah daerah pada tahun 2017 yang selanjutnya mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah terulang kembali hal tersebut. Bahkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 telah mengatur tahapan penyusunan APBD Tahun 2018 sehingga dapat disahkan tepat waktu.

Sanksi keterlambatan pengesahan Perda APBD yang diatur di Pasal 312 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam ayat (1) di pasal yang sama dengan menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun“. Dengan demikian, seluruh Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi atas keterlambatan yang terjadi pada tahun anggaran 2017 dengan melaksanakan Musrenbang sampai dengan penyusunan dokumen RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018 lebih cepat serta melakukan evaluasi pendapatan secara periodik. Hal ini untuk mengetahui proyeksi pendapatan yang kemungkinan dapat dijadikan acuan di tahun 2018.

Imbas dari ini semua, ada kemungkinan APBD untuk tahun anggaran 2018 akan dilakukan pengesahan lebih cepat atau paling lambat sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebut di atas, yakni pada bulan November 2018. Lantas apa ada imbasnya terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah? Ya, tentu saja ada. Salah satunya adalah proses pelaksanakan pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak yang dapat lebih awal dilakukan. Intinya proses pengadaan barang dan jasa akan dapat diproses lebih cepat. Namun perlu pula dicermati beberapa hal dalam pelaksanaan percepatan proses pengadaan barang/jasa ini.

Perlu dilakukan pemetaan berkaitan kemungkinan kendala yang pada umumnya ditemui dalam proses pengadaan barang/jasa yang dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian output dan outcome suatu paket pekerjaan. Kendala yang pada umumnya dihadapi adalah :

  • perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik;
  • pengesahan anggaran yang terlambat;
  • tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia;
  • belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas. Pemanfaatan teknologi informasi selain dapat memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat juga untuk menjaga kepastian akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah.

Dengan adanya inovasi tersebut, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran usaha kecil dan menengah serta koperasi.

Harga merupakan unsur materialistis, bagian paling rendah dalam komponen biaya. Disini juga harus dipahami bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara harga dan biaya. Harga hanya menggambarkan nominal uang saja sedangkan biaya menggambarkan nilai uang dari sisi kualitas, kuantitas, tempat, waktu, dan harga itu sendiri.

Jika dalam pembangunan yang dilakukan hanya berorientasi pada tercapainya output dan bukan outcome apalagi benefit, hal ini berarti pembangunan yang dilakukan hanya berbasiskan anggaran saja yang berarti berbanding terbalik dengan apa yang selama ini digaungkan yaitu anggaran berbasis kinerja. Untuk anggaran berbasis kinerja cenderung bergantung pada biaya. Dimana terdapat kejelasan harga yang didapatkan berdasarkan ukuran, kualitas, kuantitas, waktu, dan tempat. Biaya itu ada berdasarkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan.

Dalam Perpres Nomor 54/2010 telah menegaskan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari perencanaan kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan dan menekan keinginan memang bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Apalagi jika harus dituangkan dalam sebuah spesifikasi. Agar tepat sasaran, maka pengadaan barang/jasa harus diserahkan kepada ahlinya yang diikuti adanya pemisahan proses dan tanggung jawab secara profesional. Dengan demikian, maka akan mampu dilaksanakan program percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Langkah-langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah menyikapi kemungkinan adanya percepatan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain :

  1. Menyegerakan penyelesaian evaluasi APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur pasca pengesahan anggaran;
  2. Melakukan penetapan dan pengesahan PA/KPA, Bendahara, PPK dan PPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempermudah proses penyiapan dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa;
  3. Menetapkan Pokja dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang akan memproses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan kewenangannya;
  4. Menyusun SIRUP dan RPP Tahun Anggaran 2018;

Di dalam ketentuan tidak ada aturan yang secara baku menyatakan bahwa kontrak baru dapat dilakukan di tahun berkenaan atau menunggu tahun 2018 terlebih dahulu sementara pengesahan telah dilakukan pada November 2017. PPK hanya dilarang melakukan ikatan kontrak dengan penyedia barang/jasa jika belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran sesuai ketentuan pada Pasal 13 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya menyatakan bahwa “PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD“.

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya disebutkan bahwa “Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan“.  Tidak disebutkan bahwa kontrak hanya dapat ditandatangani dan dilaksanakan per  1 Januari tahun berkenaan. Intinya disini memberikan ruang lebih leluasa bagi Pemerintah untuk dapat melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan jangka waktu yang lebih luas. Namun tentunya harus pula lebih cermat di dalam membuat kontrak agar tidak terjadi permasalahan dimasa mendatang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s