Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Salah satu yang menarik dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah terkait dengan adanya ketentuan mengenai keterlambatan yang dapat melewati tahun anggaran.

Dalam pasal 93 telah ditambahkan ketentuan mengenai keterlambatan ini, yakni pada ayat (1a) yang berbunyi “Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui TahunAnggaran“.
Hal ini belum pernah diatur secara tegas baik pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut perubahannya sampai dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga  atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal ini tentu saja menjawab berbagai masalah yang selalu muncul disaat pelaksanaan pekerjaan memasuki akhir tahun anggaran dan kondisi pekerjaan diperkirakan belum dapat selesai disisa waktu kontrak normal, sedangkan masa pelaksanaan kontrak normal berada dipenghujung tahun anggaran. Lantas bagaimana dengan mekanisme pencairan anggaran sisa pada tahun anggaran yang ada? Apakah bisa juga dibayarkan ditahun anggaran berikutnya dengan konsekuensi kembali membebani APBN/APBD di tahun berikutnya?

Untuk kondisi seperti ini sebaiknya kita dapat merujuk pada apa yang pernah terjadi di tahun 2012, dimana banyak sekali masalah yang timbul mengenai keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan pada proyek pemerintah. Dan dalam kondisi ini, sering para anggota pokja atau staf yang menjadi panitia pengadaan barang/jasa atau pejabat pengadaan barang/jasa di suatu SKPD menjadi sorotan utama yang berdampak menjadi rasa ketidaknyamanan bagi setiap pihak yang bertugas sebagai panitia/pejabat pengadaan barang/jasa. Seharusnya dalam kondisi ini kita harus lebih bisa mencermati permasalahan yang ada. Apakah memang penyebab utamanya adalah masalah pengadaan atau hal yang sesungguhnya adalah pengadaannya yang bermasalah?

Masalah pengadaan umumnya tidak melanggar masalah prinsip-prinsip pengadaan yang berimbas tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini berbeda dengan pengadaan bermasalah yang cenderung melanggar ketentuan dan prinsip pengadaan dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kembali ke masalah utama yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai  keterlambatan dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pasal 93 ayat (1a) Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Dengan kondisi begini apakah lantas semua pekerjaan dapat terlambat melewati tahun anggaran ? Tentu saja jawabannya adalah TIDAK! Hal ini disebabkan “keterlambatan” merupakan masalah kontrak.

Pada pasal 93 tersebut seolah-olah menjadi hak penyedia dalam memasuki masa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, padahal sesungguhnya pada pasal tersebut adalah fasilitas pemberian kesempatan kepada penyedia yang melalui proses penilaian secara profesional oleh PPK selaku pemilik pekerjaan. Keputusan pemberian kesempatan sebagaimana diatur dalam pasal 93 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tergantung pada pada hasil penilaian PPK atas permohonan penyedia untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dimasa waktu di luar masa kontrak normal.

Dalam kondisi seperti inilah PPK harus benar-benar profesional agar tidak tergelincir ke masalah hukum yang pada akhirnya akan menjeratnya. Lantas apa yang menjadi pegangan bagi PPK apabila keterlambatan melebihi tahun anggaran?

Tentu sebelumnya kita harus meyakini bahwa keputusan yang telah diambil oleh PPK benar-benar profesional terutama dalam menilai kapabilitas serta motivasi penyedia untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini sangat penting, sebab jika setelah melalui penilaian secara profesional ternyata tidak dapat meyakinkan bahwa penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan meskipun waktu selama 50 hari keterlambatan telah diberikan, maka jalan terbaik adalah melakukan pemutusan kontrak dengan mengacu pada pasal 93 ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Namun apabila dalam penilaian tersebut, PPK berkeyakinan bahwa penyedia akan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam rentang waktu 50 hari sesuai dengan pasal 120 Perpres Nomor 54 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 per hari untuk keterlambatan yang disebabkan atas kesalahan penyedia.

Pertanyaan sekarang yang timbul adalah bagaimana jika prediksi keterlambatan akan melewati tahun anggaran? Apa saja yang harus dipersiapkan oleh penyedia dan PPK?

Jika keterlambatan diperkirakan akan melewati tahun anggaran, maka PPK tetap harus segera menyelesaikan proses pembayaran terkait dengan batas anggaran pada tahun anggaran bersangkutan (jika tidak dianggarkan lagi dan berkeyakinan pekerjaan akan selesai dalam jangka waktu maksimal 50 hari dari waktu normal kontrak). Caranya adalah dengan meminta jaminan pembayaran dalam bentuk garansi bank. Lantas bagaimana jika sampai dengan melewati tahun anggaran? Apakah tidak akan menimbulkan masalah?

Pendapat saya berdasarkan pemahaman terhadap beberapa aturan yang saya pahami, adalah mengembalikan bentuk jaminan pembayaran berupa garansi bank tadi dengan jaminan uang muka sebesar 20% s.d. 30% dari nilai kontrak. Kok bisa demikian?

Ya ! Dalam melakukan pembayaran sebesar 20% s.d. 30% uang muka dengan jaminan dari suretyship atau garansi bank, dimana penyedia menyerahkan jaminan berupa suretyship atau garansi bank (tentu menurut saya lebih aman bila menggunakan jaminan bank dimana dana tersedia kapan pun dibutuhkan), kemajuan pekerjaan masih 0% namun penyedia berhak mendapatkan 20% s.d. 30% uang muka dari nilai kontrak. Sehingga dapat diidentikan hal ini dengan jaminan pembayaran berupa garansi bank. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah hal ini akan melanggar aturan mengenai penatausahaan keuangan negara atau daerah? Menurut saya tentu tidak. Karena pembayaran yang dilakukan tetap sesuai dengan output yang didapat dari kontrak pekerjaan tersebut. Dan perbedaannya hanyalah bentuk material dana diubah menjadi sertifikat jaminan berupa garansi bank. Lantas apakah jaminan tersebut boleh lewat tahun anggaran?

Menurut pendapat saya tentu boleh saja, mengingat selama ini dalam proses serah terima pekerjaan pun kita menetapkan adanya sertifikat jaminan pemeliharaan berupa jaminan pemeliharaan baik dari suretyships maupun garansi bank. Toh selama ini besarnya jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak (nilai kontrak akhir-red) yang diserahkan oleh penyedia selama masa pemeliharaan dana waktu pemeliharaan dapat melewati tahun anggaran, hal ini berarti (identik) jaminan pembayaran berupa garansi bank pun dapat melewati tahun anggaran .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s