Sertifikat PA/KPA, Perlu atau Tidak

Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada pasal 8 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengguna Anggaran sesuai dengan Pasal 1 huruf 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.

Sedangkan dalam aturan yang sama pada Pasal 1 huruf 6 didefinisikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

  1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

  2. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004).

Lantas siapa Pejabat Pembuat Komitmen itu ?

Dalam aturan yang sama namun pada Pasal 1 huruf 7 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengelolaan keuangan negara/daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini berarti sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4/2015 yang menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menandatangani Kontrak. Dan pada huruf d dan e menegaskan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

Dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka pada Pasal 12 ayat (1) Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4/2015 menyatakan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melakanakan Pengadaan Barang/Jasa sehingga harus memenuhi persyaratan (Pasal 12 ayat (2) huruf g) memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan ditunjang dengan memenuhi persyaratan manajerial sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) yaitu :

  1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;

  2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

  3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas /pekerjaannya.

Merujuk dari penjelasan di atas, maka PA/KPA wajib menunjuk dan menetapkan PPK. Dan jika tidak ada personil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai PPK, maka PA/KPA harus melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan fungsi-fungsi lain dari membuat komitmen yang berdasarkan Perpres 54/2010 sudah menjadi tugas PPK. Tentunya hal ini merujuk dari tugas seorang PA/KPA dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di atas.

Intinya disini adalah dalam kondisi tidak ada personil yang memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 12  Perpres Nomor 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4/2015, maka PA/KPA dapat merangkap melaksanakan fungsinya sebagai PPK, dan tidak perlu memiliki sertikat keahlian pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini berarti PA/KPA tidak melaksanakan tugasnya untuk menetapkan PPK atau secara administratif melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s