Phobia PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa

Jika membaca judul di atas memang seperti hal klasik yang dulunya pernah menghantui PPK beberapa waktu yang lalu saat Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pertama kali dilaksanakan di negeri ini. Munculnya peraturan tersebut pada akhirnya menjadi titik awal perubahan mendasar dalam proses pengadaan di lingkungan instansi pemerintah sampai pada akhirnya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan.

Kedudukan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa semakin jelas termasuk dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas PPK, maka Presiden RI kemudian membuat kebijakan khusus mengenai tindakan pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di negeriku tercinta ini. Sampai dengan adanya kebijakan mengenai tim sapu bersih untuk memerangi pungutan liar termasuk dalam pengadaan barang/jasa.

Bahkan Presiden juga telah membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung. Pembentukan TP4D dilakukan tidak lain untuk mengurangi rasa ketakutan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pembentukan TP4D dan Tim Saber Pungli pada akhirnya belum mengurangi beban psikologis bagi setiap PPK di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat dari banyaknya berita di media dari beberapa daerah yang memberitakan PPK mundur baik secara perorangan maupun berjamaah. Apa sesungguhnya yang membuat hal ini terjadi sehingga seperti serangan phobia bagi PPK?

Banyak hal yang pada akhirnya menjadi alasan bagi PPK mundur dari jabatannya sebagai PPK dalam suatu paket pekerjaan. Pada umumnya adalah ketidakmampuan PPK dalam memikul beban psikologis yang sifatnya lebih non teknis dibandingkan masalah yang sifatnya teknis. Secara teknis, PNS atau ASN yang ditetapkan sebagai PPK adalah harus orang yang secara kualifikasi telah memenuhi syarat baik pendidikan maupun keahliannya dalam proses pengadaan barang/jasa. Banyaknya aturan yang mengikat dalam proses pengadaan barang/jasa yang selanjutnya diadopsi ke dalam dokumen pengadaan barang/jasa dan selanjutnya menjadi aturan yang mengikat dalam proses pengadaan barang/jasa sering tidak dipahami secara benar fungsinya baik oleh peserta lelang.

Sesuai dengan Pasal 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang selanjutnya diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres no. 4 Tahun 2015, disebutkan definisi Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Artinya adalah dokumen pengadaan yang selanjutnya disepakati oleh peserta dan pokja melalui proses di tahapan penjelasan (Aanwijzing) menjadi sebuah dokumen tertinggi dalam proses pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan dimaksud dengan catatan tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemilihan yang telah dilaksanakan secara elektronik pun seharusnya menjadi salah satu benteng bagi PPK dan pihak-pihak yang terlibat untuk terhindar dari adanya pungli atau tekanan dari berbagai pihak. Namun pada akhirnya benteng tersebut pun jebol dan runtuh jika PPK tidak mampu menahan serangan psikologis terhadap dirinya dalam melaksanakan tugasnya nanti.

Banyak PPK yang ketakutan karena banyak pula oknum APH yang ikut bermain dalam proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah. Oknum tersebut bukanlah melaksanakan fungsinya untuk membimbing dan membantu PPK serta Pokja dalam melaksanakan tugasnya, namun justru mengedepankan kepentingannya. Hal ini bisa terlihat disaat ada penyedia yang kalah di dalam proses pelelangan pada akhirnya menggunakan jasa oknum APH untuk menekan Pokja bahkan PPK. Hal ini disadari memang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini.

Mencari-cari kesalahan yang dilakukan Pokja dan PPK di dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan paket pekerjaan pada akhirnya dilakukan oleh para oknum tersebut. Pokja dan PPK bukanlah malaikat yang bisa bekerja secara sempurna tanpa kesalahan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan presiden dalam membentuk TP4D diharapkan mampu meminimalisir kesalahan yang terjadi. Secara Teknis PPK dan Pokja cukup memahami teknis pemilihan penyedia dan bagaimana melaksanakan kontrak pekerjaan tersebut. Namun secara hukum, disadari atau tidak pengetahuan Pokja dan PPK sangatlah minim. Disinilah kekurangan tersebut seharusnya mampu ditutupi dengan adanya kehadiran TP4D.

Maraknya pemberitaan rekam jejak tim saber pungli dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh PPK yang berujung ke teralis besi pada akhirnya membuat ciut nyali seorang PNS atau ASN dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK. Perlindungan hukum yang kurang terhadap kasus-kasus seperti ini pada akhirnya membuat PPK tidak ingin mengambil resiko bagi karirnya. Bahkan Korpri sendiri sebagai wadah yang menaungi seluruh PNS/ASN di negeri ini juga kurang pro aktif dalam membantu PNS yang terkena permasalahan hukum. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat kebanyakan PNS/ASN yang terlibat sebagai PPK karena jabatan strukturalnya ingin mengambil posisi aman agar tidak terkena permasalahan hukum atau berurusan dengan dengan APH.

Jika dipahami dari definisi PPK menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, seharusnya Kepala Daerah dalam menetapkan PA/KPA karena jabatan PNS/ASN bersangktan tidak secara otomatis mengangkat yang bersangkutan pula sebagai PPK. Hal ini disebabkan tidak semua PA/KPA memenuhi persyaratan sebagai PPK. Tidak semua PA/KPA yang diangkat karena jabatannya telah memiliki sertifikat lulus sebagai ahli pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kondisi seperti ini berarti tidak semua PPK yang ada saat ini diangkat karena telah dinyatakan lulus sebagai ahli pengadaan dan memahami masalah pengadaan barang/jasa. Sehingga tidak heran jika bayak terjadi permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena ditangani oleh orang yang tidak memahami masalah pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) dan (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. memiliki integritas;
  2. memiliki disiplin tinggi;
  3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  5. menandatangani Pakta Integritas;
  6. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
  7. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu juga PPK harus memenuhi persyaratan manajerial antara lain :

  1. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  2. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Mengacu pada pasal 12 ayat (2b) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya menjadi dasar bagi Kepala Daerah dalam mengangkat dan menetapkan PNS/ASN yang berada di jabatan eselon 2 dan 3 di lingkungannya sebagai PA/KPA yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Secara lengkap pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Namun sayangnya, dengan adanya ketentuan tersebut tetap saja banyak PA/KPA yang belum memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan barang/jasa. Jika dicerna lebih dalam, sesungguhnya ketentuan tersebut hanyalah bersifat sementara dan kasuistis serta khusus. Dalam artian jika jumlah PNS/ ASN yang telah dinyatakan lulus di suatu tempat/daerah jumlahnya sudah mencukupi sesungguhnya tidak perlu dilakukan rangkap jabatan. Artinya the right man, in the right place. Jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang tepat dan ahli, insya allah tingkat kesalahannya dapat diminimalisir.

Saat ini tergantung dari ketegasan dari kepala daerah propinsi/kabupaten/kota yang ada, apakah akan tetap menetapkan rangkap jabatan dengan konsekuensi pekerjaan tersebut ditangani oleh orang yang belum tentu ahlinya atau diserahkan kepada yang lebih memahami dan ahli terhadap pekerjaan tersebut sehingga mampu mengurangi permasalahan hukum yang terjadi.

Selain itu juga didukung dengan adanya komitmen dari seluruh APH, TP4D dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk dapat menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jumlah oknum APH yang biasanya ikut bermain proyek juga dapat diminimalisir dan mengedepankan sportifitas dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika situasi dan kondisi lebih kondusif dimana peranan TP4D dapat dioptimalisasi, dan perlindungan hukum terhadap pokja serta PPK lebih jelas, maka yakinlah bahwa phobia PPK dalam menjalankan tugasnya dapat diredam. Hal ini akan dapat mampu mencegah mundurnya PPK secara berjamaah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s