Pembangunan Pendidikan dan APBD

Berbicara mengenai pendidikan dan keberpihakan anggaran di daerah khususnya pada pembangunan bidang pendidikan dalam melaksanakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 46 s.d. 49 yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Secara beruntun dijelaskan mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD.

Pada pasal 46 ayat (1) UU No. 20/2003 disebutkan bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Dan dilanjutkan dengan pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan mengenai alokasi dana untuk pendidikan dari APBD/APBN yang ditulis “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun kondisi ini kurang sejalan dengan Permendagri yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, dimana pengaturan alokasi pendidikan dalam APBD hanya disebutkan minimal 20% dari APBD tanpa menambahkan kalimat selain gaji pendidik dan biaya pendidikan  kedinasan. Tentu hal ini menjadi multi tafsir pada TAPD di masing-masing daerah. Kondisi keuangan daerah yang belum mampu menjalankan amanat UU No. 20/2003 tersebut pada akhirnya menjadi salah satu alasan bagi setiap daerah untuk mengklaim alokasi dana transfer berupa BOS, dan DAK menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan alokasi dana pendidikan. Hal ini menjadi salah satu masalah dikemudian hari yang memunculkan semakin berkurangnya dana alokasi pendidikan dari APBD dengan meningkatknya angka dana transfer BOS dan DAK pada suatu daerah.

Dalam periode 2014-saat ini dapat dikatakan konsentrasi pembangunan masing-masing kepala daerah tertumpu pada pembangunan infrastruktur mengikuti arahan presiden yang berakibat kepada bergesernya prioritas pembangunan dari pembangunan SDM ke pembangunan infrastruktur (fisik). Meskipun kondisi keuangan daerah belum mampu menutupi kebutuhan pembangunan infrastruktur, namun bisa dikatakan komposisi terbesar APBD masih berkutat kepada pembangunan infrastruktur. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian oleh masing-masing kepala daerah agar dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur namun tidak mengabaikan pembangunan SDM. Investasi pembangunan SDM merupakan yang utama untuk menjadikan suatu daerah berkembang dengan pesat dan maju.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur memang merupakan pembangunan yang langsung dapat dilihat oleh mata hasilnya dibandingkan pembangunan SDM yang baru dapat dilihat hasilnya dalam jangka panjang. Namun tidak salahnya juga jika kepala daerah kembali memprioritaskan pembangunan SDM pada masing-masing daerah yang dipimpinnya untuk menjada kesinambungan perkembangan dan kemajuan daerah sehingga daerah akan memiliki landasan yang kuat dalam menghadapi persaingan dengan daerah lainnya dan menjaga agar kondisi perekonomian daerah stabil dan kuat.

Antara Pengadaan Langsung dan Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam diskusi pada sebuah pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD, terdapat hal yang terus menerus dipermasalahkan dalam pelaksanaan pokir yang telah diprogramkan ke dalam RKPD dan dianggarkan di dalam DPA OPD. Pada umumnya mereka mengusulkan paket pekerjaan yang memiliki pagu di bawah Rp.200 juta dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Usulan tersebut disampaikan oleh masing-masing anggota ke dalam RKPD dan selanjutnya diprogramkan menjadi salah satu prioritas oleh masing-masing OPD. Berkaitan dengan prioritas ini kadang kala agak sumir antara prioritas dalam arti yang sesungguhnya dengan prioritas untuk memperlancar proses pembahasan anggaran.

Bagi seorang kepala perangkat daerah, mereka harus mampu dengan jeli menentukan strategi yang harus diterapkan dalam mengusulkan suatu program prioritas pada renjanya. Dan di dalam prioritas tersebut tidak dapat dihindari adanya intervensi. Baik intervensi dari kepala daerah yang menjaga agar tetap dapat memenuhi janjinya kepada masyarakat yang telah disampaikan dan dituangkan ke dalam RPJMD-nya dan dari para anggota DPRD melalui pokirnya. Dan sayangnya banyak kepala perangkat daerah yang tidak mampu menetapkan suatu program tersebut memang merupakan program prioritas atau tidak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi masalah dikemudian hari.

Keterbatasan kompetensi seorang PA/KPA untuk bertindak sebagai PPK dalam proses pengadaan barang/jasa pada akhirnya semakin memperumit kondisi yang dihadapi. Hal ini juga akan lebih parah jika pemahaman anggota DPRD yang terbatas mengenai proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang sering terjadi adalah hanya mendengarkan informasi yang tidak utuh dari para konstituennya yang tidak dapat dihindari memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri.

Namun untuk dapat memahami masalah pemaketan dan konsolidasi, maka perlu mengetahui dulu apa itu pemaketan dan siapa yang terlibat di dalamnya, serta mengetahui apakah peran dari masing-masing pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa selalu dimulai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 22 Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut :

  1. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  2. pernyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  3. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
  4. konsilidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  5. biaya pendukung.

Pengguna Anggaran sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan  anggaran belanja;
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam  anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  3. menetapkan perencanaan pengadaan;
  4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  6. menetapkan Penunjukan Langsung untuk ulang gagal;
  7. menetapkan PPK;
  8. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  9. menetapkan PjPHP/PPHP;
  10. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  11. menetapkan tim teknis;
  12. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  13. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  14. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dan berkaitan dengan tugas dan kewenangan tersebut, seorang pengguna anggaran dapat melimpahkannya kepada seorang KPA dengan tambahan satu kewenangan dalam menjawab Sanggah Banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi. Dan dalam melaksanakan tugasnya, KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan (pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018):

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;/atau
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Seorang PPK sesuai dengan pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki tugas:

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka.

Di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan langsung bukanlah merupakan hal yang haram, namun pengadaan langsung digunakan untuk suatu pengadaan barang/jasa yang dipandang akan lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi substansi transparansi dan ekonomis. Disini sebenarnya untuk mempermudah bagi PPK dalam melakukan transaksi sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih simpel dengan waktu yang lebih cepat. Namun dalam faktanya, pada akhirnya pengadaan langsung sering disalahartikan menjadi pilihan untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dikondisikan. Sehingga pada akhirnya lebih banyak terjadi inefisiensi anggaran dibandingkan efisensinya.

Dalam faktanya sebagian besar pengadaan langsung cenderung inefisiensi dan membuka ruang untuk terjadinya KKN. Untuk mengurangi terjadinya inefisiensi dan KKN, maka LKPP telah menganjurkan kepada seluruh PPK untuk dapat menggunakan e-katalog dalam melakukan proses pengadaan barang/ jasa. Dan dalam Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan Pengadaan langsung intervensi pihak luar akan sangat besar sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan terutama dalam hal penetapan pelaksana pengadaan barang/jasa (penyedia).

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Perlem No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa disebutkan bahwa pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

  1. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah;
  2. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku Usaha;
  3. ketersediaan barang/jasa di pasar;
  4. kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
  5. ketersediaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Dan pada ayat (2) pasal yang sama juga disampaikan larangan yang harus menjadi perhatian oleh PPK, antara lain:

  1. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;
  2. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai;
  3. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
  4. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pada dasarnya dalam melakukan pemaketan seorang PPK juga diamanatkan untuk menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan lelang. Namun dengan mengacu kepada prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel seharusnya PPK dapat memilih metode pemilihan yang tepat sehingga prinsip tersebut dapat terpenuhi. Masalah tipikor sering muncul diujung proses pengadaan barang/jasa, yakni saat serah terima dan proses transaksi pembayaran atas klaim telah dilakukan.

Sedangkan mengenai konsolidasi diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh PPK dan/atau UKPBJ.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia yang sama. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

Dalam hal melakukan konsolidasi, PPK harus melakukan tahapan sebagai berikut :

  1. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA;
  2. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  3. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
  4. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  5. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  6. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA;
  7. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

Pengendalian Kontrak dan Kompetensi PPK

Sejak terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa menjadi salah satu persyaratan Utama agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku pengadaan barang/jasa diatur dalam pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari :

  1. PA;
  2. KPA;
  3. PPK;
  4. Pejabat Pengadaan;
  5. Pokja Pemilihan;
  6. Agen Pengadaan;
  7. PjPHP/PPHP;
  8. Penyelenggara Swakelola; dan
  9. Penyedia.

Namun dalam pembahasan kali ini hanya difokuskan kepada PPK dan peranannya dalam pengendalian suatu kontrak. Dan sebelum membahas lebih lanjut, maka harus diketahui dulu siapa itu PPK.

PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh PA. Dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, PA dapat melimpahkan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan APBD kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun pelimpahan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan dalam hal :

  1. Penetapan PPK;
  2. Penetapan Pejabat Pengadaan;
  3. Penetapan PjPHP/PPHP;
  4. Penetapan Penyelenggara Swakelola;
  5. Penetapan Tim Teknis. Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
  6. Menyatakan tender gagal; dan
  7. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk pemilihan :
    • Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
      Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
    • Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paketPengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas :

  1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan HPS;
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam proses pengadaan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak, dan  masa serah terima pengadaan barang/jasa. Mengingat peranan PPK yang begitu besar, maka seorang yang diangkat dan ditetapkan sebagai PPK haruslah seorang yang memiliki pengetahuan terhadap pengadaan barang/jasa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan serah terima hasil pengadaan barang/jasa.

Perubahan perananan PjPHP/PPHP dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 16/2018 ini yang terbatas pada masalah administrasi menuntut peranan yang lebih besar dari PPK, dimana PPK akan berperan besar dalam menerima atau menolak barang/jasa yang diadakan. Selama ini PPK selalu menyerahkan proses pengadaan barang/jasa sepenuhnya kepada PjPHP atau PPHP sehingga “sedikit” melempar tanggung jawab atas barang/jasa yang diadakan kepada PjPHP atau PPHP.

Dalam mengawali proses pengadaan barang/jasa, PPK akan mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa unit kerja, menyusun KAK, Spesifikasi Teknis, menetapkan HPS, menyusun SSUK dan SSKK, dan membuat draft/konsep rancangan kontrak. Agar proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan adanya pengendalian terhadap semua tahapan. Pengendalian ini antara lain sebagai berikut :

  1. Pengendalian dokumen pemilihan (KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, SSUK, SSKK, dan draft kontrak);
  2. Pengendalian waktu pemilihan penyedia barang/jasa;
  3. Pengendalian Kontrak:
    1. waktu pelaksanaan kontrak,
    2. kualitas dan kuantitas barang/jasa,
    3. fungsionalitas barang/jasa, dan
    4. Lokasi akhir serah terima barang/jasa.

Tujuan dilakukannya kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa adalah untuk memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa akan tercapai. Sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi pemenuhan terhadap syarat kualitas, persyaratan waktu, dan persyaratan biaya. Cara yang ditempuh dalam kegiatan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa adalah dengan memastikan para phak yang terlibat menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

Kegiatan pengendalian kontrak bukan hanya perlu dilakukan oleh pemilik pekerjaan (PPK), tetapi juga melibatkan penyedia barang/jasa. Hal tersebut mengingat ketika para pihak telah terlibat di dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa, maka para pihak tersebut telah menjadi suatu entitas dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga, kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak merupakan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut.

Dokumen kontrak umumnya memuat :

  1. Surat Perjanjian;
  2. Penawaran penyedia barang/jasa dan daftar kuantitas dan harga;
  3. Syarat-syarat umum kontrak;
  4. Syarat-syarat khusus kontrak;
  5. Spesifikasi atau kerangka acuan kerja;
  6. Gambar-gambar;
  7. Dokumen lainnya.

Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa menggambarkan tentang :

  • Titik-titik kritis pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pengendalian pelaksanaan kontrak;
  • Penyebab risiko dan risiko yang ditimbulkan apabila titik-titik kritis pelaksanaan kontrak tersebut tidak terkendali;
  • Prosedur pengendalian kontrak untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko potensial yang ada.

Dari sedikit gambaran di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja seorang PPK sangatlah berat dan komplek. Apalagi saat ini dengan diterbitkannya Perpres No. 16 Tahun 2018, dimana tugas PjPHP dan PPHP hanyalah bersifat administrasi saja. Hal ini tertuang dari definisi PjPHP dan PPHP yang tertuang di dalam pasal 1 angka 14 dan 15 yang menyebutkan sbb:

PjPHP

merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PPHP

merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal ini tentu berbeda dengan definisi yang ada di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya yang menyebutkan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Definisi PPK sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Sehingga kompetensi seseorang yang menduduki PPK sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan dengan kompetensi ini juga telah ditegaskan dalam Perpres Np. 16 Tahun 2018 pada pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pada pasal 88 huruf c dan d dipertegas kembali dengan menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Presiden ini  berlaku:

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023;

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki dengan 31 Desember 2023;

Sedemikian pentingnya kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu mendapatkan perhatian bagi BKPSDM masing-masing daerah untuk mempersiapkan personil ASN yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut di atas. Hal ini tidak lain bertujuan agar seorang PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

coretan santri muda

my boys
yang paling berat ….
Meninggalkan orang yang kucintai

yang paling menyedihkan …
Ditinggalkan orang yang kucintai

yang paling sulit …
Menahan jatuhnya tetesan air mata
manakala rindu menerpaku

yang paling membahagiakan …
Melihat kedua orang tuaku tersenyum
lupa akan peluh penatnya karena bangga akan diriku

yang kutahu …
Kini aku jauh dari mereka
Akankah aku bisa melihat senyuman mereka?
Air mata membasahiku kala teringat indahnya senyuman mereka

yang kuberi …
Tiap tetes air mata berisi do’a untuk mereka

tulisan anakku nasywan diawal menjadi santri@July2018

Nyeletuk tentang Kontrak

Syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata pasal 1320 adalah sebagai berikut:

  1. Adanya kesepakatan;
  2. Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya obyek;
  4. Adanya causa yg halal. KUHPerdata tidak menerangkan pengertian causa yg halal itu seperti apa. Namun hanya di pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa yang dilarang adalah bila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

CATATAN :

  • Bila perjanjian  tidak memenuhi syarat 1 dan 2, maka perjanjian dapat dibatalkan, jika salah satu pihak tidak menerimanya;
  • Bila perjanjian tidak memenuhi syarat 3 dan 4, maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada dari awal.

PENJELASAN SELANJUTNYA

Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) terdapat 5 (lima) asas penting yang menjadi landasan dalam kontrak secara hukum yaitu:

  1. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract);
  2. asas konsensualisme (concsensualism);
  3. asas kepastian hukum (pacta sunt servanda);
  4. asas itikad baik(goodfaith); dan
  5. asas kepribadian(personality).

Dalam hukum Indonesia berdasarkan Buku Ketiga KUH Perdata tentang syarat- syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah sebagai berikut:

Syarat Subyektif

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
    Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya

  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

    Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

    1. Anak di bawah umur (belum dewasa);
    2. Orang yang berada di bawah pengampunan;
    3. Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974).

Syarat Obyektif

  1. Suatu hal tertentu
    Rumusan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan untuk sahnyaperjanjian memerlukan syarat, “Suatu hal tertentu”. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidakberbuat sesuatu”.
  2. Sebab yang halal
    Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian oorzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Seminggu di Bumi Wong Kito Galo

Tak terasa udah seminggu aku berada di bumi Wong Kito Galo atau Palembang. Sebuah perjalanan kembali untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang ilmu perencanaan di negeriku tercinta ini. Bertambah pula destinasi baru yang dapat aku kunjungi di tanah Sumatera ini setelah Kota Medan dan sekitarnya, Kota Pekanbaru, Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan sekarang di Kota Palembang.

Perjalanan kali ini berbeda dengan perjalanan yang pernah kulakukan sebelumnya, kali ini perjalanan khusus untuk diklat. Diklat PPD RPJMD Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya (Unsri). Sejak awal keberangkatan memang cukup menguras tenaga. Namun bukan karena kota ini gak baik, melainkan diawali dengan jadwal penerbanganku yang delay cukup lama. Semkin deh nempel di kepalaku kalau Lion Air itu semakin mengukuhkan dirinya sebagai the king of delaying airline. Luar biasa ya. Padahal dari informasinya, airline ini merupakan yang terbesar di negeri ini yang memiliki armada terbaru dan termodern setelah Garuda Indonesia yang merupakan penerbangan plat merah.

Mungkin negeri ini sedang berbenah menjelang dilaksanakannya perhelatan terbesar di bulan Agustus nanti, yakni perhelatan Asian Games. Kali ini Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Dan direncanakan pelaksanaanya akan dilakukan di 2 (dua) daerah, yaitu Jakarta dan Kota Palembang. Sehingga dapat kumaklumi jika begitu tiba di bumi wong kito galo ini kutemukan banyak jalan yang rusak di sepanjang jalan Sudirman yang merupakan jalan protokol di bumi ini. Pembangunan infrastruktur LRT pada akhirnya memang cukup mengorbankan badan jalan sepanjang areal pembangunannya. Namun menjelang pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 nanti memang masih banyak yang harus dikerjakan di kota ini. Sarpras berupa LRT, peningkatan jalan, pembangunan sarpras di Jakabaring memang seperti proyek sangkuriang. Namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan jika semua pihak di negeri ini mau bekerja sama bergotong royong membangun negeri. Saya masih yakin seluruh pekerjaan outstandings tersebut akan diselesaikan tepat waktu.

Selama berada di kota Palembang,mkami diberika akomodasi berupa penginapan di Hotel Azza. Dan memang dari informasi yang didapat dari dunia maya tidak ada satupun yang positif untuk semua fasilitas dan pelayanan di hotel ini. Dan memang setelah kujejakan kaki di hotel ini semuanya memang terbukti. Ini salah satu PR besar buat kota ini yang sebentar lagi akan dibanjiri tamu dari manca negara di benua asia dalam event Asian Games nanti. Setiap hari kuupayakan untuk bisa olahraga kecil berupa joging mengitari kota ini untuk semakin mengenal kota ini dan sekalian wisata kuliner sarapan pagi. Selain badan sehat juga lidahnyanya sehat hehehehehe.

Setiap hari kutempuh perjalanan 2-4 km dengan joging sebelumnya akhirnya mendarat disalah satu tempat kuliner untuk bersarapan. Dan memang kuakui makanan di kota ini enak-enak. Bisa gawat klo sampai gak dibarengi olah raga. Bisa pulang dalam kondisi bulat hahahahaha. Ya mulai dari pempek panggang dan pempek  lenggang di Pempek Saga Sudimampir yang ada di jalan demang lebar daun, pempek beringin, pempek vico, mie ayam atet, mie celor 26 ilir, semuanya udah disambangi. Mulai dari pempek sampai rujak mie udah dicicipi hehehehe. Dan alhamdulillah semuanya gak ada yang gak enak. Bahkan di tempat diklat pun juga dimanjain dengan menu tradisonal khas kota ini. Mulai dari lakso, laksan, pempek kapal selam, celimpungan, pindang patin, semua disajikan. Inilah bahayanya jika mengikuti diklat namun gak dibareng olahraga.

Semoga aja sepulang dari sini selain penasaran lidahku dengan kuliner negeri ini terjawab, semoga juga mampu kubawa semua ilmu yang kupelajari dalam diklat singkat ini. Besok akan kulanjutkan lagi dengan cerita tentang kota palembang ya…

Memahami Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa (pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sebelum mengupas lebih lanjut mengenai kontrak, maka harus terlebih dahulu diketahui tugas dan kewenangan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, diketahui bahwa tugas dan kewenangan PPK dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    3) rancangan Kontrak.
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Menandatangani Kontrak;
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Namun yang sering terjadi adalah pptk yang tidak memiliki kaitan dalam proses pengadaan barang/jasa pun kadang kala dilibatkan oleh PPK dikarenakan yang bersangkutan tidak menguasai substansi tugas dan kedudukannya sebagai PPK. Nah inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab banyaknya permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa terutama dalam hal manajemen kontrak. Seyogyanya seorang PPK yang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas juga harus memiliki bekal yang cukup dan telah memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar.

Keberadaan PPTK diatur dalam tugas dan fungsinya sebagai pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah dengan dasar PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 berikut perubahannya. Sehingga peranan PPTK lebih kepada penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan PPK diatur di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan lelang umum. Namun di dalam praktiknya telah diatur kembali metoda pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan:

  1. Pengadaan Langsung
  2. Lelang/Seleksi Sederhana
  3. Lelang/Seleksi Umum
  4. Lelang Terbatas
  5. Kontes/Sayembara
  6. Penunjukan Langsung

Di dalam proses pengadaan barang/jasa, maka PPK membuat draft rancangan kontrak yang akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen pemilihan yang akan disusun oleh pejabat pengadaan b/j atau pokja ULP. Dalam hal ini diharapkan penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa sudah mengetahui rancangan kontrak dan isinya. Sehingga jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang, maka penyedia barang/jasa terpilih hanya melakukan penajaman-penajaman terhadap isi dokumen kontrak.

Di dalam persiapan melakukan kontrak, maka PPK juga harus mengetahui tipe kontrak seperti apa yang akan dilakukan dan ditanganinya sehingga tidak salah dalam melakukan manajemen kontrak dengan penyedia barang/jasa :

Mengacu pada pasal 50 ayat (2), maka kontrak pengadaan barang/jasa dapat dibedakan berdasarkan :

  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
    Kontrak berdasarkan cara pembayaran, maka dapat dibedakan menjadi :
    a. Kontrak Lump Sum;
    b. Kontra Harga Satuan (unit price);
    c. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
    d. Kontrak Persentase; dan
    e. Kontrak Terima Jadi (Turn Key).
  2. Kontrak berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
    Kontrak juga bergantung dengan tahun anggaran, sehingga dikenal dengan adanya kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Perbedaan isi kontrak tersebut yang paling krusial adalah masa penyelesaian pekerjaan dan masa pembayaran atas tagihan atas prestasi yang telah dilakukan.
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan
    Kontrak tipe ini terdiri dari :
    a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Bersama, dan
    c. Kontak Payung (Framework Contract)
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan
    a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;
    b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Banyaknya permasalahan yang muncul saat berlangsungnya kontrak cenderung terjadi disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman dari PPK terhadap manajemen kontrak. Bahkan kadang kala juga masih didapati banyaknya PPK yang tidak mengetahui kontrak yang sedang dijalaninya atau ditanganinya. Hal ini sesungguhnya merupakan salah satu masalah sehingga tidak heran jika di ujung berakhirnya kontrak sering terjadi masalah antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau PPK dengan Aparat Penegak Hukum.

Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tidak seperti dengan aturan-aturan sebelumnya yang terbit dengan buku yang tebal dan jumlah halaman yang cukup banyak karena memuat aturan penjelasan dan lampiran, namun dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 ini hanya memuat aturan-aturan yang bersifat normatif saja sehingga dari strukturnya pun menjadi lebih ringkas. Sedangkan aturan lanjutan atau aturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 ini akan diatur kemudian. Inilah alasan mengapa Perpres No. 16 Tahun 2018 disebut lebih sederhana. Kondisi ini terlihat dari jumlah pasal pada batang tubuh aturan yang hanya berjumlah 94 pasal saja. Continue reading “Peraturan Tambahan/Penjelasan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”