catatan rubianto
| tulisan ini merupakan pendapat pribadi yang diambil dari berbagai literatur pendukung dalam menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan bangsa |
Welcome to Catatan Rubianto
Blog ini merupakan media untuk berbagi beberapa hal ilmu pengetahuan yang saya miliki dan tentunya saya berharap tulisan yang merupakan catatan kecil ini dapat sedikit memberikan kontribusi kepada pembaca sehingga bermanfaat.
“Takkan pernah bertambah ilmu seseorang jika ia tidak mau berbagi dengan orang lain. Seperti katak dalam tempurung yang pada akhirnya terjebak dengan pemikirannya sendiri. Mati tak berkembang. Semoga tulisan yang merupakan opini pribadi ini dapat menjadi salah satu penambah pengetahuan bagi kita semua”.
Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si., CCMs.
Catatan Pengadaan Barang/Jasa
- Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan KontrakPerubahan Kontrak merupakan hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat disebabkan dengan kondisi lapangan yang di luar perhitungan dalam perencanaan dan tidak teridentifikasi sebelumnya. Namun juga perubahan kontrak dapat terjadi karena ketidacermatan/kelalaian dalam perencanaan. Perencanaan yang tidak matang adalah hal yang harus dihindari, sehingga pengendalian kontrak perencanaan untuk mendapatkan perencanaan yang berkualitasContinue reading “Perubahan Ruang Lingkup Sebelum Penandatanganan Kontrak”
- Harga Wajar, Transaksi Wajar PBJ DaruratMelanjutkan tulisan sebelumnya yang telah membahas siapa saja pelaku pengadaan barang/jasa pada PBJ dalam Penanganan Kondisi Darurat, maka tulisan selanjutnya kita akan mengupas sedikit tentang kata “wajar” yang akhir-akhir ini menjadi cukup populer dikalangan pemerhati pengadaan barang/jasa di negeri ini. Penanganan Darurat akhirnya juga mempopulerkan kata wajar dengan berbagai definisi dan pemahamannya. Diawali dengan istilahContinue reading “Harga Wajar, Transaksi Wajar PBJ Darurat”
- Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan DaruratDalam pengadaanbarang/jasa pelaku pengadaan memegang peranan penting di dalam setiap proses pengadaan barang/jasa baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. Jika di dalam kondisi normal pelaku pengadaan terdiri dari PA/KPA/PPK atau Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Lantas bagaimana dengan pelaku pengadaan barang/jasa dalam kondisi penangananContinue reading “Peranan Pelaku PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat”
- Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 JutaSebenarnya tulisan ini dibuat mengingat masih banyak rekan-rekan yang bertanya bagaimana prosedur untuk pengadaan s.d. Rp. 50 Juta. Sebagian berpendapat bahwa dalam pengadaan s.d. Rp. 50 Juta cukup dilakukan oleh PPK saja tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan (PP) dan sebagian lagi mengatakan bahwa prosedurnya sama saja seperti prosedur pengadaan langsung yang s.d. Rp. 200 Juta. Kira-kiraContinue reading “Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp. 50 Juta”
- Dilema Penanganan Keadaan DaruratMelanjutkan tulisan sebelumnya yang membahas tentang proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat, namun kali ini lebih kepada dampak psikologisnya yang akan timbul kepada para pelaku pengadaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini untuk penanganan covid-19 sudag sangat menguras tenaga, pikiran, dan segalanya. Semua bergotong royong untuk bekerja menangani penyebaran virus ini. Namun tentunya bukannyaContinue reading “Dilema Penanganan Keadaan Darurat”
- PBJ dalam Penanganan Keadaan DaruratDalam kondisi ini dimana pemerintah diminta mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan penyebaran Covid-19 tidak terlepas juga dengan pengadaan barang/jasa. Terhadap hal ini LKPP juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berikut merupakan ulasan singkat dengan adanya surat edaran tersebut.Continue reading “PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat”
- Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa KonstruksiAwal bulan Maret 2020, dunia pengadaan barang/jasa sempat terhenyak dengan adanya putusan MA Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, yakni DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA disingkat (DPP AABI) terkait pasal 21 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pekerjaan UmumContinue reading “Dampak Putusan MA No. 64 P/HUM/2019 dalam Pengadaan Jasa Konstruksi”
- Ada Gunung Merbabu dan Merapi in Lion Air FlightWah mungkin bagi sebagian orang hal seperti ini adalah biasa, namun bagi saya hal ini merupakan hal yang langka. Bagaiamana tidak? Karena momen seperti ini belum pernah saya dapatkan dalam setiap perjalanan yang saya tempuh. Meskipun udah berulang kali naik pesawat untuk pulang ke kampung halaman di Klaten yang harus melalui Bandara Adisucipto Yogyakarta, belumContinue reading “Ada Gunung Merbabu dan Merapi in Lion Air Flight”
- Aksesoris Memberi Kesan “Wah”Aksesoris itu sederhana namun bisa memberikan kesan menjadi wah tergantung bagaimana kita mampu memilihnya. Bahkan ada aksesoris yang jika dipasang tidak tepat pada tempatnya justru akan membuat kesan kurang baik dalam ruangan. Dan dalam perjalanan kali ini yang menjadi obyek rekaman lensaku adalah aksesoris dinding yang ada di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Sebenarnya aksesoris ituContinue reading “Aksesoris Memberi Kesan “Wah””
- Perjalanan Pasca BeraktivitasDalam setiap perjalanan yang kutempuh selalu memberikan kesan yang luar biasa. Karena dalam setiap perjalanan yang kulakukan selalu mampu memberikan warna yang berbeda. Setiap momen yang kudapatkan selalu berusaha kurekam. Dan kali ini adalah perjalanan dari kantor sepulang kerja yang udah menjelang senja. Dimana langit pun udah memerah. Menara di dalam gambar tersebut merupakan menaraContinue reading “Perjalanan Pasca Beraktivitas”
Catatan Perencanaan dan Pendidikan
Laman ini berisi tentang catatan tentang perencanaan dan pendidikan yang ditulis berdasarkan pengalaman dan referensi yang diketahui oleh penulis
- Forum Konsultasi Ranwal RKPDMenilik Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, istilah forum konsultasiContinue reading “Forum Konsultasi Ranwal RKPD”
- Percepatan APBD Tahun Anggaran 2018Bulan November 2018 merupakan bulan yang cukup krusial dalam hal perencanaan tahun anggaran 2018. Sesuai dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dan DPRD saat ini sedang berpacu menyelesaikan Ranperda APBD Tahun 2018 agar dapat menghindari sanksi sesuai dengan Pasal 312 ayat (2) peraturan sebagaimana tersebut di atas.Continue reading “Percepatan APBD Tahun Anggaran 2018”
- Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah DaerahIngat kalimat ini “bahwa tindak pidana korupsi itu selalu diawali dengan perencanaan yang buruk”? Ya kalimat itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini disampaikan oleh KPK dalam melakukan tindakan preventif ke seluruh Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasinya. Penyampaian hal tersebut tentulah bukan merupakan sesuatu yang asal saja tanpa adanya kajian mendalam mengingat banyak hal yang selaluContinue reading “Kedudukan RKPD dalam Perencanaan Pemerintah Daerah”
- Pembangunan Pendidikan dan APBDBerbicara mengenai pendidikan dan keberpihakan anggaran di daerah khususnya pada pembangunan bidang pendidikan dalam melaksanakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 46 s.d. 49 yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Secara beruntun dijelaskan mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan yang bersumber dariContinue reading “Pembangunan Pendidikan dan APBD”
- Perencanaan Komprehensif Pendidikan DasarBerlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi lompatan kebijakan yang cukup krusial terhadap pengelolaan pendidikan menengah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Perbedaan pengelolaan tenaga harian lepas atau honor daerah di masing-masing daerah pada akhirnya membuat Pemerintah Propinsi membuat kebijakan garis tengah untuk menyikapi kekurangan tenaga pendidikContinue reading “Perencanaan Komprehensif Pendidikan Dasar”
- Pemenuhan SPM Pendidikan DasarPerluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.Continue reading “Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”
- Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan DasarPerluasan akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan impian bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh biaya tinggi dalam mendapatkan pendidikan dan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Tingginya APK yang telah menembus di atas angka 100% sesungguhnya cukup mampu menggambarkan adanya perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.Continue reading “Urgensi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar”
